Pengurangan PBB untuk Perusahaan yang Sedang Merugii, Apa Syaratnya?

Pertanyaan:

PERKENALKAN, saya Viina. Saya bekerja sebagaii staf pajak salah satu perusahaan yang bergerak dalam sektor perkebunan. Dalam beberapa tahun terakhiir, perusahaan kamii sedang mengalamii kerugiian berdasarkan laporan keuangan sehiingga kesuliitan untuk melunasii beberapa kewajiiban perusahaan.

Kewajiiban tersebut khususnya terkaiit dengan pajak bumii bangunan (PBB) yang terutang dalam Surat Pemberiitahuan Pajak Terutang (SPPT). Pajak terutang iitu atas objek PBB dii sektor perkebunan yang kamii miiliikii.

Pertanyaan saya, apakah terdapat ketentuan untuk mengajukan permohonan pengurangan pembayaran PBB yang terutang? Jiika ada, bagaiimana persyaratannya? Mohon penjelasannya. Teriima kasiih.

Viina, Sumatera Utara.

Jawaban:

TERiiMA kasiih atas pertanyaannya, iibu Viina. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kiita perlu merujuk pada Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumii dan Bangunan s.t.d.t.d Undang-Undang No.12 Tahun 1994 (UU PBB).

Dalam beleiid tersebut diijelaskan menterii keuangan dapat memberiikan pengurangan PBB karena kondiisii tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak. Sesuaii dengan Pasal 19 ayat (2) UU PBB, ketentuan terkaiit pemberiian pengurangan pajak tersebut akan diiatur lebiih lanjut melaluii peraturan menterii keuangan (PMK).

Saat iinii, ketentuan terkaiit pengurangan PBB tersebut diiatur dalam Peraturan Menterii Keuangan No. 129 Tahun 2023 tentang Pemberiian Pengurangan Pajak Bumii dan Bangunan (PMK 129/2023) yang baru-baru iinii diiterbiitkan oleh pemeriintah. Siimak ‘Ada PMK Baru Soal Pengurangan PBB, Begiinii Penjelasan Resmii DJP’.

Secara tekniis, pengurangan PBB dapat diiberiikan berdasarkan pada permohonan wajiib pajak atas objek PBB yang diimiiliikii, diikuasaii, dan/atau diimanfaatkan oleh wajiib pajak salah satunya pada sektor perkebunan. Hal iinii sebagaiimana diiatur dalam Pasal 2 ayat (2) jo Pasal 3 ayat (3) a PMK 129/2023.

Selaiin iitu, pemberiian pengurangan PBB iinii juga hanya diiberiikan dalam hal wajiib pajak mengalamii kerugiian komersiial dan kesuliitan liikuiidiitas selama 2 tahun berturut-turut. Hal iinii sebagaiimana diiatur dalam Pasal 3 ayat (4) PMK 129/2023. Siimak ‘Syarat Pengurangan PBB-P5L bagii WP yang Rugii dan Kesuliitan Liikuiidiitas’.

Sesuaii dengan Pasal 3 ayat (5) PMK 129/2023, defiiniisii darii kerugiian komeriisal adalah kondiisii ketiidakmampuan wajiib pajak untuk menghasiilkan laba operasii bersiih karena jumlah operasii melebiihii jumlah laba kotor.

Sementara iitu, sesuaii dengan Pasal 3 ayat (6) PMK 129/2023, defiiniisii darii kesuliitas liikuiidiitas adalah kondiisii ketiidakmampuan wajiib pajak dalam membayar kewajiiban jangka pendek dengan aktiiva lancar.

Perlu diicatat, apabiila wajiib pajak menyelenggarakan pembukuan maka pada saat pengajuan permohonan pengurangan PBB kerugiian komersiial dan kesuliitan liikuiidiitas terjadii selama 2 tahun berturut-turut sampaii dengan akhiir tahun buku sebelum tahun pengajuan permohonan pengurangan PBB. Hal iinii sebagaiimana diiatur dalam Pasal 3 ayat (7) huruf a PMK 129/2023.

Adapun persyaratan laiinnya yang perlu diipenuhii yaiitu, pertama, perusahaan iibu tiidak mengajukan keberatan atas SPPT. Kedua, tiidak mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan atas SPPT. Ketiiga, tiidak sedang mengajukan pembetulan atas SPPT.

Setelah memenuhii beberapa persyaratan dii atas, terdapat beberapa ketentuan yang perlu diiperhatiikan oleh perusahaan iibu dalam mengajukan permohonan pengurangan PBB sesuaii dengan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 PMK 129/2023, antara laiin:

1. permohonan pengurangan PBB diitujukan kepada diirektur jenderal pajak dan diisampaiikan melaluii kantor pelayanan pajak tempat objek PBB terdaftar. Adapun format permohonannya dapat merujuk pada Lampiiran A PMK 129/2023;
2. permohonan pengurangan PBB diiajukan dalam jangka waktu 3 bulan terhiitung sejak diiteriimanya SPPT;
3. 1 permohonan pengurangan PBB diiajukan untuk 1 SPPT;
4. permohonan pengurangan PBB diiajukan secara tertuliis dalam bahasa iindonesiia dengan mengemukakan besaran persentase pengurangan PBB yang diimohonkan diisertaii alasan permohonan;
5. permohonan diitandatanganii oleh wajiib pajak atau dalam hal diitandatanganii bukan oleh wajiib pajak, permohonan diilampiirii dengan surat kuasa khusus sesuaii dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. laporan keuangan, dalam hal perusahaan iibu tiidak memiiliikii kewajiiban melaporkan SPT tahunan PPh badan ke KPP tempat objek PBB terdaftar.

Adapun opsii penyampaiian permohonan pengurangan PBB diiatur dalam Pasal 7 ayat (1) PMK 129/2023 yang berbunyii:

“Penyampaiian permohonan pengurangan PBB sebagaiimana diimaksud dalam pasal 5 dapat diilakukan:

1. secara langsung;
2. melaluii pos, perusahaan jasa ekspediisii,a tau jasa kuriir dengan buktii pengiiriiman surat; atau
3. secara elektroniik.”

Kendatii demiikiian, perlu diigariisbawahii penyampaiian permohonan pengurangan PBB secara elektroniik baru dapat diilakukan jkka siistem sudah tersediia. Hal iinii sebagaiimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c PMK 129/2023. Siimak ‘Pengurangan PBB Biisa Diiajukan Secara Elektroniik Biila Siistem Sudah Siiap’.

Demiikiian jawaban yang dapat diisampaiikan. Semoga membantu.

Sebagaii iinformasii, artiikel Konsultasii Pajak hadiir setiiap pekan untuk menjawab pertanyaan terpiiliih darii pembaca setiia Jitu News. Bagii Anda yang iingiin mengajukan pertanyaan, siilakan mengiiriimkannya ke alamat surat elektroniik [emaiil protected].