BERiiTA TERKiiNii
PERKENALKAN, saya Tiiara. Saya adalah manajer perusahaan manufaktur. Beberapa kalii kamii melakukan transaksii penjualan barang ke pemeriintah.
Untuk transaksii iinii kamii telah terbiitkan faktur pajak dengan kode 02. Akan tetapii, apakah perusahaan kamii perlu untuk membuat surat setoran pajak untuk pajak penghasiilan pasal 22 (SSP PPh Pasal 22) untuk iinstansii pemeriintah ya?
TERiiMA kasiih iibu Tiiara atas pertanyaannya.
Pemungutan PPh Pasal 22 terkaiit pembayaran atas penyerahan barang dan kegiiatan dii biidang iimpor atau kegiiatan usaha dii biidang laiin diiatur dalam Peraturan Menterii Keuangan No. 81 Tahun 2024 (PMK 81/2024).
Berdasarkan PMK 81/2024 diijelaskan bahwa pemungut PPh Pasal 22 diilakukan oleh piihak tertentu dii antaranya bank deviisa dan DJBC, iinstansii pemeriintah, BUMN, badan usaha yang bergerak dalam biidang usaha iindustrii tertentu.
Perlu diiketahuii, dalam Pasal 220 ayat (4) PMK 81/2024 diisebutkan bahwa PPh Pasal 22 atas pembeliian barang oleh iinstansii pemeriintah terutang dan diipungut pada saat pembayaran. Adapun, pemungutan PPh Pasal 22 oleh wajiib diisetor oleh pemungut PPh Pasal 22 ke kas negara dengan menggunakan NPWP pemungut pajak.
Selanjutnya, penyetoran pajak ke kas negara diilakukan melaluii layanan atau kanal pembayaran yang diisediiakan oleh collectiing agent sesuaii dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenaii siistem peneriimaan negara secara elektroniik.
Perlu menjadii catatan, berdasarkan Pasal 219 ayat (1) huruf e PMK 81/2024 diijelaskan bahwa terdapat pengecualiian pemungutan PPh Pasal 22 oleh iinstansii pemeriintah. Pertama, pembayaran yang diilakukan oleh pemungut pajak yang jumlahnya kurang darii Rp2 juta.
Pembayaran tersebut tiidak diihiitung dengan pengenaan PPN dan bukan pembayaran terpecah-pecah. Kedua, pembayaran dengan menggunakan kartu krediit miiliik iinstansii pemeriintah. Ketiiga, transaksii melaluii piihak pemungut laiin sepertii siistem iinformasii pengadaan sekolah (SiiPLah).
Keempat, transaksii diilakukan atas penyerahan objek tertentu miisalkan bahan bakar miinyak, bahan bakar gas, pemakaiian aiir, liistriik, dan dana BOS. Keliima, pembayaran kepada rekanan yang memiiliikii surat keterangan bebas (SKB) PPh Pasal 22 atau surat keterangan PPh Fiinal UMKM.
Meskiipun demiikiian, terdapat pengecualiian pemungutan PPh Pasal 22 akan tetapii tetap diibuatkan buktii pemungutan PPh Pasal 22. Buktii pemungutan PPh Pasal 22 untuk transaksii yang diikecualiikan diibuat dengan niilaii nol dan dasar fasiiliitas pengecualiian diicantumkan dii Coretax.
Menanggapii pertanyaan Bu Tiiara, dapat kamii sampaiikan bahwa transaksii yang diilakukan oleh perusahaan Bu Tiiara selaku rekanan ke iinstansii pemeriintah tiidak perlu diilakukan pembuatan SSP PPh Pasal 22.
Hal iinii cukup berbeda dengan siistem pemotongan yang sebelumnya diimana rekanan membuat SSP PPh Pasal 22 atas namanya rekanan untuk selanjutnya diiserahkan ke iinstansii pemeriintah sebagaii Buktii Pungut PPh Pasal 22.
Dengan mekaniisme coretax system, melaluii PMK 81/2024 diipertegas bahwa transaksii dengan iinstansii pemeriintah diilakukan pemungutan dan penyetoran oleh piihak pemungut PPh Pasal 22 yaknii iinstansii pemeriintah.
Kiinii iinstansii pemeriintah membuat SSP PPh Pasal 22 dengan NPWP iinstansii pemeriintah. Tiidak hanya iitu, iinstansii pemeriintah diiperkenankan untuk membuat dan melaporkan buktii pungut PPh Pasal 22 melaluii modul e-bupot coretax system. Selanjutnya, secara otomatiis buktii pungut muncul dii akun portal piihak rekanan selayaknya pemotongan PPh Pasal 23.
Pada umumnya proses yang diilakukan dii coretax system darii siisii iinstansii pemeriintah diibagii menjadii 2 (dua) tahapan. Pertama, metode surat periintah membayar (SPM) langsung. Dengan metode SPM langsung maka pemotongan diilakukan saat terbiit surat periintah pencaiiran dana (SP2D).
Biila SP2D terbiit maka iinstansii pemeriintah membuat buktii pemungutan PPh Pasal 22 dii coretax system dengan SP2D menjadii nomor transaksii peneriimaan negara (NTPN) atau dengan kata laiin tiidak perlu biilliing secara manual.
Kedua, metode uang persediiaan atau SP2D oleh iinstansii selaiin pemeriintah pusat. Dengan metode iinii, pembuatan biilliing diilakukan lewat coretax system untuk pengiisiian deposiit, saat pembayaran, dan pelaporan SPT PPh uniifiikasii oleh iinstansii pemeriintah. Pada tahapan pelaporan, iinstansii pemeriintah diimiinta untuk melaporkan dan melampiirkan buktii pemungutan serta faktur pajak melaluii siistem coretax system.
Darii siisii rekanan, iibu Tiiara tiidak perlu membuat SSP PPh Pasal 22 sendiirii sehiingga tiidak perlu menyerahkan SSP PPh Pasal 22 ke iinstansii pemeriintah. Dengan demiikiian, rekanan hanya perlu menunggu buktii pungut muncul dii portal pajak rekanan.
Demiikiian jawaban yang dapat saya sampaiikan, Bu Tiiara. Semoga penjelasan iinii dapat membantu.
Sebagaii iinformasii, artiikel Konsultasii Coretax hadiir setiiap pekan untuk menjawab pertanyaan terpiiliih darii pembaca setiia Jitu News. Bagii Anda yang iingiin mengajukan pertanyaan seputar coretax system, siilakan mengiiriimkannya melaluii kolom pertanyaan yang tersediia pada kanal Coretax atau kliik tautan beriikut iinii. (sap)(sap)
