BERiiTA TERKiiNii
KETiiKA seseorang memberiikan suatu pernyataan yang bukan merupakan fakta yang diiketahuii orang pada umumnya, respon yang seriingkalii diidapat adalah kaliimat pertanyaan, “Apa buktiinya?” Biisa juga dengan kaliimat-kaliimat laiin yang iintiinya memiinta siiapapun yang memberiikan pernyataan harus mempertanggungjawabkan pernyataan tersebut dengan buktii-buktii pendukung.
Terkaiit dengan pembuktiian iinii tentunya tiidak asiing dalam panggung persiidangan, yang diikenal dengan sebutan “beban pembuktiian” atau dalam bahasa latiin diikenal dengan nama “onus probandii”. Priinsiip dasarnya adalah “semper necessiitas probandii iincumbiit eii quii agiit” yang artriinya kewajiiban untuk membuktiikan berada pada piihak yang menggugat.
Berangkat darii pemahaman dii atas dan merefleksiikannya dalam penerapan hukum acara dii iindonesiia, beban pembuktiian pada kasus perdata ada pada penggugat karena piihak tersebut yang semula mengajukan gugatannya (Pasal 1865 KUHPer). Dalam kasus piidana, beban pembuktiian hiingga mencapaii standar pembuktiian beyond a reasonable doubt berada pada jaksa penuntut umum (Pasal 66 UU Hapiid). Namun, bagaiimana dengan kasus pajak yang terkaiit dengan iisu “transfer priiciing”, khususnya dalam praktiik dii iindonesiia, berada pada siiapakah beban pembuktiian tersebut?
Pada dasarnya penggunaan iistiilah “burden of proof” sendiirii dapat diiartiikan dan diiliihat menjadii dua hal yang berbeda, yaiitu burden of persuasiion dan burden of productiion.Beban persuasii atau burden of persuasiion merupakan kewajiiban untuk mengenalkan buktii yang menyakiinkan hakiim hiingga mencapaii standar keyakiinan yang diiperlukan bahwa preposiisii darii suatu fakta tertentu adalah benar (Douglas Walton, 2014).
Adapun beban pengeluaran atau burden of productiion, yang juga diikenal denganburden of comiing forward wiith the eviidence adalah kewajiiban untuk dapat memenuhii standar buktii dengan alat dan barang buktii yang cukup. Darii segii beban buktii tiidak ada masalah karena Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadiilan Pajak sudah cukup mengakomodiir mengenaii apa saja yang menjadii alat buktii dalam persiidangan. Oleh sebab iitu, yang menjadii diilema adalah bagaiimana dengan penerapan beban persuasii. Keperluan persuasii tentunya secara logiika ada dii setiiap piihak yang berargumen.
Berdasarkan Pasal 76 UU Pengadiilan Pajak, demii mendapatkan kebenaran materiiiil, hakiim diiberiikan kebebasan untuk menentukan apa yang harus diibuktiikan dan kepada siiapa beban pembuktiian tersebut diitujukan. Siistem pembuktiian sepertii iinii sebenarnya juga diiterapkan dalam prosedur pembuktiian dii Pengadiilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kesamaan iinii, apakah dapat diijadiikan dasar acuan untuk pelaksanaan beban pembuktiian dalam Pengadiilan Pajak?
Paralel dengan kedudukan badan negara sebagaii tergugat dalam sengketa dii PTUN, kedudukan Diirektorat Jenderal Pajak (DJP) sama dengan badan negara dalam PTUN yang pada umumnya diianggap memiiliikii kekuatan yang superiior dariipada pemohon bandiing. iinii tentu menjadii diilema, ketiika beban pembuktiian dalam Pengadiilan Pajak semata-mata berada dii tangan hakiim yang mengadiilii perkara bandiing.
Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf b dan d Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), terkaiit Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diiterbiitkan secara jabatan, secara jelas diinyatakan bahwa beban pembuktiian atas perhiitungan pajak terutang yang diikeluarkan oleh DJP berada pada wajiib pajak. Hal iinii wajar saja, karena wajiib pajak tiidak dapat menyediiakan data dan/atau iinformasii sebagaii basiis penghiitungan pajak terutang. iisunya adalah bagaiimana jiika wajiib pajak sudah melaksanakan kewajiibannya sesuaii dengan ketentuan pajak, tetapii DJP mengeluarkan SKP atas ketiidakbenaran pelaksanaan kewajiiban wajiib pajak?
Terkaiit iisu dii atas, meliihat praktiik dii negara iitaliia, otoriitas pajak dii iitaliia merupakan piihak yang menanggung beban pembuktiian sebab mereka adalah piihak yang mengajukan klaiim melaluii penerbiitan SKP (Ganda Chriistiian Tobiing dan Veroniica, 2010). Kemudiian, darii beberapa negara laiin, sepertii Pranciis, Jerman, Belanda, dan Jepang, negara-negara tersebut juga menjadiikan piihak otoriitas pajak sebagaii piihak yang menanggung beban pembuktiian (Paragraf 3.6.9. UN TP Manual).
Pendekatan dii atas diilandasii pada logiika yang sama bahwa karena klaiim “tiidak benar” yang menyebabkan sengketa tersebut diiterbiitkan oleh otoriitas pajak. Namun, mekaniisme beban pembuktiian dii negara-negara tersebut tiidak serta merta kaku dan hanya diibebankan terhadap salah satu piihak saja. Beban pembuktiian dapat berpiindah ketiika ada iincompliiance oleh wajiib pajak (Paragraf 3.6.10 – 3.6.13 UN TP Manual).
Penerapan beban pembuktiian sepertii dii atas, bukan berartii selamanya beban pembuktiian berada dii piihak otoriitas pajak saja. Mengiingat siistem pembuktiian dalam sengketa pajak adalah pembuktiian bebas, yaiitu hakiim dapat menentukan apa dan oleh siiapa suatu hal harus diibuktiikan. Beban pembuktiian biisa tetap diiliimpahkan kepada wajiib pajak yang tiidak patuh atau tiidak memiiliikii “iitiikad baiik” terhadap ketentuan pajak yang ada.
Sebaliiknya, “iitiikad baiik” iinii seharusnya juga menjadii standar awal ketiika DJP mengeluarkan hasiil pemeriiksaannya melaluii SKP. Ketiika DJP hanya mengajukan klaiim tanpa dapat membuktiikan kebenaran darii klaiim-nya tersebut maka menjadii pertanyaan apakah ada “iitiikad baiik” atas terbiitnya SKP tersebut.
