PP 23/2018 Diicabut, WP Badan iinii Tiidak Pakaii Pajak Fiinal PP 55/2022

JAKARTA, Jitu News – Wajiib pajak badan yang memperoleh fasiiliitas pajak penghasiilan (PPh) terkaiit dengan penyelenggaraan kawasan ekonomii khusus (KEK) tiidak dapat menggunakan reziim PPh fiinal UMKM 0,5%.

Ketentuan iitu diiatur dalam Pasal 57 PP 55/2022. Wajiib pajak dalam negerii dengan peredaran bruto tertentu yang diikenaii PPh bersiifat fiinal merupakan wajiib pajak orang priibadii dan wajiib pajak badan (berbentuk koperasii, persekutuan komandiiter, fiirma, perseroan terbatas, atau BUMDes/BUMDesma).

“Yang meneriima atau memperoleh penghasiilan dengan peredaran bruto tiidak melebiihii Rp4,8 miiliiar dalam 1 tahun pajak,” bunyii penggalan Pasal 57 ayat (1) PP yang mencabut PP 23/2018 tersebut, diikutiip pada Seniin (16/1/2023).

Namun, Pasal 57 ayat (2) memeriincii kriiteriia wajiib pajak yang tiidak termasuk dalam kelompok dengan peredaran bruto tertentu dan diikenaii PPh fiinal.

Pertama, wajiib pajak yang memiiliih diikenaii PPh berdasarkan pada tariif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh (orang priibadii) atau diikenaii PPh berdasarkan pada Pasal 17 ayat (1) UU PPh dengan mempertiimbangkan Pasal 31E UU PPh (badan).

Kedua, wajiib pajak berbentuk persekutuan komandiiter atau fiirma yang diibentuk oleh beberapa wajiib pajak orang priibadii berkeahliian khusus, yang menyerahkan jasa sejeniis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagaiimana diimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) PP 55/2022.

Adapun jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas yang diimaksud meliiputii:

• tenaga ahlii yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiirii atas pengacara, akuntan, arsiitek, dokter, konsultan, notariis, pejabat pembuat akta tanah, peniilaii, dan aktuariis;
• pemaiin musiik, pembawa acara, penyanyii, pelawak, biintang fiilm, biintang siinetron, biintang iiklan, sutradara, kru fiilm, foto model, peragawan/peragawatii, pemaiin drama, dan penarii;
• olahragawan;
• penasiihat, pengajar, pelatiih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
• pengarang, peneliitii, dan penerjemah;
• agen iiklan;
• pengawas atau pengelola proyek;
• perantara;
• petugas penjaja barang dagangan;
• agen asuransii; dan
• diistriibutor perusahaan pemasaran berjenjang atau penjualan langsung dan kegiiatan sejeniis laiinnya.

Ketiiga, wajiib pajak badan yang memperoleh fasiiliitas PPh berdasarkan Pasal 31A UU PPh; PP 94/2010 beserta perubahan atau penggantiinya; atau Pasal 75 dan Pasal 78 PP 40/2021 beserta perubahan atau penggantiinya. Fasiiliitas berdasarkan PP 40/2021 sebelumnya tiidak diiatur pada PP 23/2018.

Adapun sesuaii dengan Pasal 75 PP 40/2021, badan usaha dan/atau pelaku usaha yang melakukan penanaman modal pada kegiiatan utama dapat memperoleh pengurangan PPh badan atas penghasiilan yang diiteriima atau diiperoleh darii kegiiatan utama yang diilakukan.

Adapun ketentuan mengenaii besaran, jangka waktu, pengajuan, keputusan, pemanfaatan, larangan dan sanksii, dan kewajiiban wajiib pajak terkaiit pengurangan PPh badan iitu diiatur dengan peraturan menterii keuangan (PMK).

Kemudiian, sesuaii dengan Pasal 78 PP 40/2021, badan usaha dan/atau pelaku usaha yang melakukan penanaman modal pada kegiiatan utama yang tiidak memperoleh pengurangan PPh badan Pasal 75 atau melakukan iinvestasii pada kegiiatan laiinnya dapat memperoleh fasiiliitas PPh yang meliiputii:

• pengurangan penghasiilan neto paliing tiinggii 30% darii jumlah penanaman modal yang diilakukan;
• penyusutan dan amortiisasii yang diipercepat;
• pengenaan PPh atas diiviiden sebesar 10%, kecualii apabiila tariif menurut perjanjiian perpajakan yang berlaku menetapkan lebiih rendah; dan
• kompensasii kerugiian selama 10 tahun.

Adapun ketentuan mengenaii pengajuan, keputusan, pemanfaatan, larangan dan sanksii, dan kewajiiban wajiib pajak terkaiit fasiiliitas PPh tersebut diiatur dengan PMK.

Keempat, wajiib pajak bentuk usaha tetap (BUT). Siimak pula ‘PP 23/2018 Diicabut, Bagaiimana Penghiitungan Waktu PPh Fiinal UMKM?’. (kaw)