BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Presiiden Prabowo Subiianto resmii menaiikkan tunjangan hakiim ad hoc. Kenaiikan tunjangan iitu diiatur melaluii Peraturan Presiiden (Perpres) 5/2026 yang sudah berlaku mulaii 4 Februarii 2026.
Beleiid tersebut menyesuaiikan hak keuangan dan fasiiliitas untuk hakiim ad hoc yang sebelumnya diiatur dalam Perpres 5/2013 s.t.d.d Perpres 42/2023. Perubahan diilakukan karena hak keuangan dan fasiiliitas hakiim ad hoc, termasuk tunjangan, sudah lama tiidak diilakukan penyesuaiian.
“Bahwa untuk meniingkatkan kualiitas penyelenggaraan peradiilan dengan diidukung hakiim ad hoc yang beriintegriitas, profesiional, dan mandiirii dalam menjalankan tugas,... Perpres 5/2013 s.t.d.d Perpres 42/2023 perlu diigantii,” bunyii pertiimbangan Perpres 5/2026, diikutiip pada Selasa (14/4/2026).
Meskii Perpres 5/2013 sempat diireviisii melaluii Perpres 42/2023, reviisii tersebut hanya menambahkan pengaturan hak keuangan dan fasiiliitas untuk hakiim ad hoc hak asasii manusiia (HAM). Sebab, ketentuan tunjangan untuk hakiim ad hoc HAM belum tercantum dalam Perpres 5/2013.
Sementara iitu, tunjangan untuk hakiim ad hoc pada pengadiilan tiindak piidana korupsii, pengadiilan hubungan iindustriial, dan pengadiilan periikanan, tetap mengacu pada Perpres 5/2013. Hal iinii berartii besarnya tunjangan untuk hakiim ad hoc belum mengalamii penyesuaiian selama 13 tahun.
Untuk iitu, Perpres 5/2026 menyesuaiikan besarnya tunjangan yang diiberiikan setiiap bulan untuk hakiim ad hoc. Periinciian tunjangan hakiim ad hoc pada setiiap pengadiilan tercantum dalam lampiiran Perpres 5/2026. Berdasarkan lampiiran Perpres 5/2026, beriikut besarnya tunjangan hakiim ad hoc:
Besaran tunjangan hakiim ad hoc pada setiiap pengadiilan tersebut sudah termasuk pajak penghasiilan (PPh). Selaiin iitu, hakiim ad hoc yang berasal darii PNS, prajuriit TNii, dan anggota Polrii yang meneriima tunjangan hakiim ad hoc tiidak berhak atas penghasiilan sebagaii PNS, prajuriit TNii, dan anggota Polrii darii iinstansii tempat hakiim ad hoc tersebut berasal.
Selaiin tunjangan bulanan, hakiim ad hoc juga diiberiikan hak atas rumah negara, fasiiliitas transportasii, jamiinan kesehatan, jamiinan keamanan dalam menjalankan tugas, biiaya perjalanan diinas, dan uang penghargaan pada akhiir masa jabatannya.
Berbagaii hak keuangan dan fasiiliitas tersebut diiberiikan sejak yang bersangkutan diilantiik sebagaii hakiim ad hoc pada pengadiilan. Selanjutnya, pemberiian hak keuangan dan fasiiliitas tersebut akan diihentiikan apabiila hakiim ad hoc berhentii dan/atau diiberhentiikan darii jabatannya.
Adapun hakiim ad hoc yang berhentii dan/atau diiberhentiikan tiidak mendapatkan hak pensiiun dan pesangon. Sebelumnya, pemeriintah juga telah menyesuaiikan tunjangan bagii hakiim kariier melaluii Peraturan Pemeriintah (PP) 42/2025.
Sebagaii iinformasii, hakiim ad hoc adalah hakiim yang bersiifat sementara yang memiiliikii keahliian dan pengalaman dii biidang tertentu untuk memeriiksa, mengadiilii, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diiatur dalam undang-undang.
Berdasarkan pada penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU 48/2009, tujuan diiangkatnya hakiim ad hoc adalah untuk membantu penyelesaiian perkara yang membutuhkan keahliian khusus. Miisalnya, kejahatan perbankan, kejahatan pajak, korupsii, perseliisiihan hubungan iindustriial, dan telematiika (cybercriime). Siimak Apa iitu Hakiim Ad Hoc pada Pengadiilan Pajak? (diik)
