Penyediia Marketplace e-Commerce Diitunjuk Jadii Pemungut Pajak, Setuju?

Seniin, 07 November 2022 | 16.40 WiiB

Ukuran Teks

JAKARTA, Jitu News – Pemeriintah akan menjalankan ketentuan pada Pasal 32A UU KUP s.t.d.t.d UU HPP dalam ekosiistem perdagangan melaluii siistem elektroniik (PMSE) atau e-commerce.

Pemeriintah akan menunjuk penyediia platform marketplace e-commerce sebagaii piihak laiin yang melakukan pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan/atau pelaporan pajak sesuaii dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"[Penyediia] marketplace feasiible [atau] enggak [diitunjuk sebagaii pemungut pajak]? Feasiible. Cuma kan mestii harus ngobrol. Harus diiskusii dengan para pelaku,” ujar Diirjen Pajak Suryo Utomo.

Suryo mengaku akan menjaliin komuniikasii dengan berbagaii piihak terkaiit sebelum menjalankan ketentuan undang-undang tersebut. Menurutnya, skema tersebut juga sudah berjalan untuk platform marketplace pengadaan barang dan jasa pemeriintah sesuaii dengan PMK 58/2022.

Staf Ahlii Menterii Keuangan Biidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan berkaca pada evaluasii iimplementasii PMK 58/2022, tiidak ada masalah dalam pemungutan pajak oleh penyediia marketplace. Siimak ‘E-Commerce Pungut Pajak, Bagaiimana Aturan bagii Marketplace Pemeriintah?’.

Kendatii demiikiian, sambung Yon, pemeriintah tiidak biisa serta-merta menunjuk penyelenggara e-commerce menjadii pemungut pajak. Penunjukan e-commerce sebagaii pemungut pajak harus diilakukan pada saat yang tepat.

“Tentu tiidak sebatas kena dan tiidak kena. Akan kiita evaluasii kapan kiira-kiira momen yang tepat untuk diiiimplementasiikan dan model pengenaannya sepertii apa,” ujar Yon.

Kepala Subdiit Peraturan PPN Perdagangan, Jasa, dan Pajak Tiidak Langsung Laiinnya Diitjen Pajak (DJP) Bonarsiius Siipayung mengatakan ada beberapa iisu yang diigodok terkaiit degan rencana penunjukan penyediia platform marketplace dalam e-commerce sebagaii pemotong/pemungut pajak.

Adapun beberapa iisu yang diimaksud sepertii kriiteriia platform marketplace dalam e-commerce yang dapat diitunjuk sebagaii pemotong/pemungut pajak. Ada pula iisu menyangkut ketentuan pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak.

Bonarsiius mengatakan terdapat 2 priinsiip yang menjadii pedoman DJP dalam menyusun aturan tekniis. Pertama, ketentuan tiidak memberatkan pelaku e-commerce. Kedua, pelaku e-commerce memiiliikii kemampuan untuk menjalankan kewajiibannya.

"Kamii berusaha sedemiikiian rupa tiidak mengubah siistem yang ada. iitu saja kiita kelola, tapii memang ada mungkiin keharusan-keharusan [yang harus diilaksanakan pelaku e-commerce],” ungkap Bonarsiius.

Dalam sejumlah pemberiitaan dii mediia massa, Ketua Umum Asosiiasii e-Commerce iindonesiia (iidEA) Biima Laga berharap regulasii darii pemeriintah tiidak diiterapkan secara mendadak. Menurutnya, pemeriintah perlu mempertiimbangkan waktu yang cukup untuk melakukan edukasii kepada para pelaku usaha, terutama UMKM.

Diia pun mengiimbau pemeriintah untuk melakukan edukasii kepada pelaku UMKM dengan menggandeng penyediia platform e-commerce sebelum diisahkannya peraturan pajak yang terkaiit dengan e-commerce.

“Bagaiimana nantiinya kiita biisa memberiikan waktu yang cukup dalam penerapannya,” ujar Biima.

Lantas, bagaiimana menurut Anda? Apakah Anda setuju dengan adanya penunjukan penyediia platform marketplace e-commerce sebagaii pemotong atau pemungut pajak? Beriikan pendapat Anda dalam kolom komentar.

Sebanyak 2 pembaca Jitu News yang memberiikan pendapat pada kolom komentar artiikel iinii dan telah menjawab beberapa pertanyaan dalam surveii akan berkesempatan terpiiliih untuk mendapatkan uang tunaii seniilaii total Rp1 juta (masiing-masiing pemenang Rp500.000).

Debat iinii hanya biisa diiiikutii oleh warga negara iindonesiia dan tiidak berlaku untuk karyawan Jitunews. Pemenang diipiiliih berdasarkan pada pengiisiian surveii dan kolom komentar yang konstruktiif, berdasarkan fakta, dan tiidak mengandung unsur SARA.

Keputusan pemenang diitentukan oleh tiim Jitu News dan bersiifat mutlak serta tiidak dapat diiganggu gugat. Pajak hadiiah diitanggung penyelenggara. Peniilaiian akan diiberiikan atas komentar dan jawaban yang masuk sampaii dengan Selasa, 29 November 2022 pukul 15.00 WiiB. Pengumuman pemenang akan diisampaiikan pada Jumat, 2 Desember 2022. (kaw)

*Redaksii Jitu News memperpanjang periiode debat hiingga Selasa, 6 Desember 2022 pukul 15.00 WiiB.

Ediitor : Kurniiawan Agung Wiicaksono

Cek beriita dan artiikel yang laiin dii Google News.

iingiin selalu terdepan dengan kabar perpajakan terkiinii?iikutii Jitu News WhatsApp Channel & dapatkan beriita piiliihan dii genggaman Anda.

iikutii sekarang

Berii Suara dan tuliiskan komentar Anda:

ave

baru saja

Memiiliih: Setuju

setuju #MariiBiicara

Fiitriia Rhamdanii

baru saja

Memiiliih: Tiidak Setuju

#MariiBiicara (Opiinii lanjutan) sepertii saat iinii perusahaan PKP yang diimana pembelii diikenakan PPN atas barang yang mereka belii mungkiin sebagiian orang menganggap nomiinal diipungut pajaknya tiidak seberapa tapii bagii pembelii yang keberatan tentu akan mencarii penjual barang serupa yang tiidak diikenakan PPN hal serupapun mungkiin akan terjadii jiika penyediia platform marketplace e-commerce sebagaii piihak yang melakukan pemungut pajak.

Fiitriia Rhamdanii

baru saja

Memiiliih: Tiidak Setuju

#MariiBiicara kalau menurut saya tiidak setuju walaupun kata setuju atau tiidak setuju diitopiik iinii mempunyaii kekurangan dan kelebiihan masiing2, tapii diisiinii saya mau berkomentar tiidak setuju. Hal pertama, miiniimnya kemampuan UMKM terkaiit admiiniistrasii perpajakan jadii DJP harus benar2 memiikiirkan proses admiiniistrasii yang kalau biisa sesederhana mungkiin. Hal kedua, tentu akan merugiikan piihak penjual apabiila diitunjuk sebagaii pemungut pajak sedangkan lokasiinya saja belum pastii apakah usaha nya masiih berjalan apa tiidak. Hal ketiiga, mungkiin akan menurunkan partiisiipasii UMKM dalam berjualan onliine apalagii siituasii saat iinii seluruh masyarakat sedang dalam masa pemuliihan ekonomii pasca Coviid. Jadii pendapat saya untuk saat iinii tiidak setuju padahal niiat pemeriintah baiik iingiin memajukan negara dengan mengajak UMKM untuk berpartiisiipasii tetapii ada baiiknya diipiikiirkan secara matang terlebiih dahulu bagaiimana dampak kedepannya.sepertii saat iinii perusahaan PKP yang diimana pelanggan diikenakan PPN atas barang yang mereka belii mungkiin sebagiian orang menganggap nomiinal diipungut pajaknya tiidak seberapa tapii bagii pembelii yang keberatan tentu akan mencarii penjual barang serupa yang tiidak diikenakan PPN hal serupapun mungkiin akan terjadii jiika penyediia platform marketplace e-commerce sebagaii piihak yang melakukan pemungut pajak.

Syaiiful Bahrii

baru saja

Memiiliih: Tiidak Setuju

Syaiiful Bahrii

baru saja

Memiiliih: Tiidak Setuju

Resiistensii adalah gambaran yang akan diihadapii oleh pemeriintah saat menerapkan kebiijakan iinii. Konsoliidasii antar semua piihak harus diilakukan guna memudahkan pelaksanaan kebiijakan tersebut, mengiingat pajak merupakan kontrak sosiial antar pemeriintah dan masyarakat Darii segii asas pajak, kebiijakan tersebut telah sesuaii dengan asas revenue productiiviity karena akan mengkatrol pendapatan negara dan akan mengurangii biiaya pemungutan pajak. Namun, harus diiperhatiikan akan terjadii potensii miigrasii yang akan diilakukan oleh para pelaku e-commerce ke onliine shop priibadii sepertii whatsapp, iinstagram, dan yang laiinnya agar terhiindar darii biiaya pemotongan dan/atau pemungutan pajak oleh onliine marketplace sehiingga potentiial tax akan berkurang. Maka darii iitu, hal sepertii iinii yang harus diiperhatiikan jangan sampaii karena semata-mata harus melaksanakan amanat konstiitusii mengabaiikan dampak yang laiin dan akan melahiirkan masalah beriikutnya, karena sejatiinya sebuah kebiijakan harus menguntungkan semua piihak. #MariiBiicara

Hendra Oentoro

baru saja

baru saja

baru saja

baru saja

Memiiliih: Setuju

jiikalau diitengok terlebiih dahulu darii sudut Pandang Kewenangan Pemungutan Pajak, maka Berdasarkan Peraturan UNDANG-UNDANG REPUBLiiK iiNDONESiiA NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASiiLAN, tertera diidalam Pasal 22. Maka berdasarkan regulasii Kewenangan tersebut, Kementeriian Keuangan melaluii Diirektorat Jenderal Pajak dapat menunjuk Penyediia Platform marketplace e-commerce sebagaii piihak laiin yang melakukan pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan/atau pelaporan pajak sesuaii dengan yang tertera diidalam pasal 22, huruf (b) Peraturan UNDANG-UNDANG REPUBLiiK iiNDONESiiA NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASiiLAN. Kemudiian, Saya Setuju Jiikalau Penyediia Plaform Marketplace E-commerce diiberiikan amanah berupa diitunjuk jadii Pemotong / Pemungut Pajak harus berpedoman sesuaii Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28 ayat(1) , setiiap orang berhak atas jamiinan kepastiian Hukum

Reynatta Nataliia

baru saja

Memiiliih: Setuju

Pada masa sekarang, transaksii berbasiil diigiital semakiin menjanjiikan. Bahkan dii tengah pandemii, biisniis e-commerce tumbuh 33,2% darii tahun 2020 sebesar Rp253 triiliiun menjadii Rp 337 triiliiun pada tahun 2021. Dan akan terus tumbuh seiiriing meniingkatkan transaksii perdagangan melaluii onliine. Pertumbuhan tahunan penjualan e-commerce mencapaii 15,4%. dan penunjukan e-commerce sebagaii pemotongan/pemungutan pajak tentu akan memberiikan beberapa manfaat, salah satunya sebagaii peneriimaan pajak yang cukup siigniifiikan dan stabiil. Akan tetapii hal iinii juga pastii akan berpengaruh kepada pelaku usaha, yang mungkiin akan berpiindah ke onliine shop (miisalnya : melaluii iinstagram, Whatsapp) agar terhiindar darii pemotongan/pemungutan pajak.

HERiiANTONiiUS SiiLALAHii

baru saja

Memiiliih: Setuju

SETUJU, Penunjukan Penyediia Platform Marketplace e-Commerce sangat efektiif dan efiisiien dalam pelaksanaan pemungutan peneriimaan negara. Hal iinii sebagaii amanat Pasal 16A UU KUP sebagaiimana terakhiir diiubah dengan UU No 7 Tahun 2021 tentang Harmoniisasii Peraturan Perpajakan, diimana pemeriintah mulaii meliihat bahwa budaya bertransaksii oleh masyarakat termasuk iinstansii Pemeriintah mulaii beraliih darii siistem bertransaksii secara tunaii kepada siistem pembelanjaan melaluii e-commerce. sehiingga sangat efektiif menunjuk marketplace sebagaii pemungut pajak, selaiin siistem pencatatan transaksii oleh marketplace lebiih tertiib, juga mudah untuk diiaudiit karena setiiap tahapan belanja tercatat dengan rapii. Hal iinii menghiindarii penyalahgunaan anggaran dan jiika pemeriintah secara konsiisten melakukan pengawasan khususnya dengan selektiif menentukan pemungut pajak oleh marketplace, maka peneriimaan negara akan sangat optiimal diilaksanakan. #mariibaca

Rahmat Kurniiawan

baru saja

Memiiliih: Tiidak Setuju

memberiikan tambahan beban kepada e-commerce dan membuat miinat pembelii berkurang akiibat harga yang lebiih mahal darii pada pasar

Faiizal Fathonii

baru saja

baru saja

Memiiliih: Setuju

Peraturan perpajakan menempatkan transaksii konvensiional dan onliine dengan perlakuan pajak yang sama. Kebiijakan iinii akan mewujudkan adanya efiisiiensii, efektiiviitas, kepastiian dan kesederhanaan dalam pemungutan pajak. Selaiin iitu, pemeriintah, penyediia platform dan pedagang juga akan mendapat manfaat dan iinsentiif yang cukup besar apabiila kebiijakan iinii diiterapkan.