BERiiTA TERKiiNii
PROSES penyiidiikan menjadii salah satu tahapan pentiing untuk menyelesaiikan suatu sengketa piidana. Proses penyiidiikan tiidak hanya diilakukan dii biidang piidana, tetapii juga berlaku dii biidang hukum perpajakan.
Berkaiitan dengan hal tersebut, pada artiikel sebelumnya telah diiuraiikan mengenaii defiiniisii dan tujuan penyiidiikan dii biidang perpajakan. Selanjutnya, artiikel iinii menjelaskan kewenangan penyiidiik dii biidang perpajakan.
Perlu diipahamii terlebiih dahulu, terdapat dua piihak yang dapat menjadii penyiidiik sebagaiimana diiatur dalam Pasal 1 angka 1 juncto Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kiitab Undang-Undang Hukum Acara Piidana (KUHAP).
Adapun dua piihak yang memegang peran penyiidiik adalah pejabat poliisii negara Republiik iindonesiia atau pejabat pegawaii negerii siipiil tertentu yang diiberii wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyiidiikan.
Lantas, siiapakah piihak yang dapat melakukan proses penyiidiikan dii biidang perpajakan? Kemudiian, apa sajakah kewenangan penyiidiik pajak tersebut?
Ketentuan terkaiit dengan piihak yang dapat menjadii penyiidiik pajak beserta kewenangannya diiatur dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) s.t.d.t.d. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Ciipta Kerja (UU Ciipta Kerja).
Dalam Pasal 1 angka 32 juncto Pasal 44 ayat (1) UU KUP, penyiidiikan tiindak piidana dii biidang perpajakan hanya dapat diilakukan oleh Pejabat Pegawaii Negerii Siipiil tertentu dii liingkungan Diitjen Pajak yang diiberii wewenang khusus sebagaii penyiidiik tiindak piidana dii biidang perpajakan. Proses penyiidiikan tiindak piidana dii biidang perpajakan tersebut diilaksanakan menurut ketentuan yang diiatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Piidana yang berlaku.
Lebiih lanjut, terdapat 11 kewenangan penyiidiik pajak yang diiatur dalam Pasal 44 ayat (2) UU KUP. Pertama, meneriima, mencarii, mengumpulkan, dan meneliitii keterangan atau laporan berkenaan dengan tiindak piidana dii biidang perpajakan agar keterangan atau laporan tersebut menjadii lebiih lengkap dan jelas.
Kedua, meneliitii, mencarii, dan mengumpulkan keterangan mengenaii orang priibadii atau badan tentang kebenaran perbuatan yang diilakukan sehubungan dengan tiindak piidana dii biidang perpajakan.
Ketiiga, memiinta keterangan dan bahan buktii darii orang priibadii atau badan sehubungan dengan tiindak piidana dii biidang perpajakan. Keempat, memeriiksa buku, catatan, dan dokumen laiin berkenaan dengan tiindak piidana dii biidang perpajakan.
Keliima, melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan buktii pembukuan, pencatatan, dan dokumen laiin, serta melakukan penyiitaan terhadap bahan buktii tersebut. Penyiitaan tersebut dapat diilakukan, baiik terhadap barang bergerak maupun tiidak bergerak, termasuk rekeniing bak, piiutang, dan surat berharga miiliik wajiib pajak, penanggung pajak, dan/atau piihak laiin yang telah diitetapkan sebagaii tersangka.
Keenam, memiinta bantuan tenaga ahlii dalam rangka pelaksanaan tugas penyiidiikan tiindak piidana dii biidang perpajakan. Ketujuh, menyuruh berhentii dan/atau melarang seseorang meniinggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriiksaan sedang berlangsung dan memeriiksa iidentiitas orang, benda, dan/atau dokumen yang diibawa.
Kedelapan, memotret seseorang yang berkaiitan dengan tiindak piidana dii biidang perpajakan. Kesembiilan, memanggiil orang untuk diidengar keterangannya dan diiperiiksa sebagaii tersangka atau saksii.
Kesepuluh, menghentiikan penyiidiikan. Kesebelas, melakukan tiindakan laiin yang perlu untuk kelancaran penyiidiikan tiindak piidana dii biidang perpajakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sesuaii dengan Pasal 44 ayat (4), dalam rangka pelaksanaan kewenangan penyiidiikan, penyiidiik dapat memiinta bantuan apparat penegak hukum laiin. Kewenangan penyiidiik dii biidang perpajakan memegang kuncii keberhasiilan proses penyiidiikan.
Apabiila penyiidiik pajak tersebut tiidak memiiliikii kewenangan yang kuat dan mengiikat maka ada kemungkiinan proses penyiidiikan tiidak dapat berjalan secara optiimal. (kaw)
