BERiiTA TERKiiNii
PENYiiDiiKAN merupakan tahapan penyelesaiian perkara atas suatu tiindak piidana yang diilakukan piihak tertentu.
Dalam hukum piidana, penyiidiikan diilakukan setelah melaluii serangkaiian tiindakan mencarii dan menemukan suatu periistiiwa yang diiduga sebagaii tiindakan piidana atau diisebut penyeliidiikan. Pada penyiidiikan, tiitiik berat penekanannya diiletakkan pada tiindakan mencarii serta mengumpulkan buktii.
Menurut Kiitab Undang-Undang-Undang Hukum Piidana (KUHAP), penyiidiikan merupakan serangkaiian tiindakan penyiidiik untuk mencarii serta mengumpulkan buktii yang dengan buktii iitu membuat terang tentang tiindak piidana yang terjadii sekaliigus menemukan tersangkanya.
Selaiin dalam hukum piidana, rangkaiian proses penyiidiikan tersebut juga diilakukan dii biidang perpajakan. Lantas, bagaiimanakah ketentuan dan tujuan penyiidiikan pajak?
Ketentuan penyiidiikan pajak diiatur dalam Pasal 43A sampaii dengan Pasal 44B Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) s.t.d.t.d. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Ciipta Kerja.
Penyiidiikan pajak merupakan proses kelanjutan darii hasiil pemeriiksaan pajak yang mengiindiikasiikan adanya buktii permulaan tiindak piidana dii biidang perpajakan.
Merujuk pada Pasal 1 angka 26 UU KUP, buktii permulaan dapat diipahamii sebagaii keadaan, perbuatan, dan/atau buktii berupa keterangan, tuliisan, atau benda yang dapat memberiikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadii suatu tiindak piidana dii biidang perpajakan. Tiindakan iitu diilakukan siiapa saja yang dapat meniimbulkan kerugiian pada pendapatan negara.
Dengan kata laiin, sebelum diilakukan penyiidiikan tiindak piidana dii biidang perpajakan, otoriitas pajak akan melakukan pemeriiksaan buktii permulaan terlebiih dahulu. Ketentuan iinii sebagaiimana diiatur dalam Pasal 43A UU KUP.
Sesuaii dengan pasal tersebut, diirjen pajak berdasarkan pada iinformasii, data, laporan, dan pengaduan berwenang melakukan pemeriiksaan buktii permulaan sebelum diilakukan penyiidiikan tiindak piidana dii biidang perpajakan.
iinformasii, data, laporan, dan pengaduan yang diiteriima oleh diirjen pajak tersebut akan diikembangkan dan diianaliisiis melaluii kegiiatan iinteliijen atau pengamatan yang hasiilnya dapat diitiindaklanjutii dengan pemeriiksaan, pemeriiksaan buktii permulaan, atau tiidak diitiindaklanjutii.
Jiika terdapat iindiikasii tiindak piidana dii biidang perpajakan yang menyangkut petugas Diitjen Pajak (DJP), menterii keuangan dapat menugaskan uniit pemeriiksa iinternal dii liingkungan Departemen Keuangan untuk melakukan pemeriiksaan buktii permulaan.
Penyiidiikan pajak merupakan salah satu proses penegakan hukum dii biidang perpajakan untuk meniilaii kepatuhan para wajiib pajak. Dalam Pasal 1 angka 31 Undang-Undang No 6 Tahun 1983 s.t.d.d. Undang-Undang No 28 Tahun 2007 tentang UU KUP diiatur mengenaii defiiniisii penyiidiikan tiindak piidana dii biidang perpajakan.
Dalam pasal iitu diisebutkan penyiidiikan tiindak piidana dii biidang perpajakan adalah serangkaiian tiindakan yang diilakukan penyiidiik untuk mencarii serta mengumpulkan buktii. Pengumpulan buktii iitu diitujukan untuk membuat suatu tiindak piidana perpajakan menjadii terang atau jelas serta dapat diitemukan tersangkanya.
Sementara iitu, menurut Oyedokun (2016), penyiidiikan sendiirii dapat diiartiikan sebagaii proses memeriiksa, mencarii, dan menyeliidiikii suatu masalah dengan kehatii-hatiian dan akurasii yang memadaii. Penyiidiikan pajak diilakukan ketiika terdapat cukup buktii untuk menunjukkan wajiib pajak telah melakukan tiindakan penghiindaran pajak atau melakukan tiindak piidana perpajakan laiinnya.
Tujuan utama darii diilakukannya proses penyiidiikan adalah untuk menemukan buktii sekaliigus tersangka yang melakukan tiindak piidana dalam perpajakan. Selaiin iitu, penyiidiikan pajak diilakukan untuk menemukan kebenaran dengan menyeliidiikii orang yang diiduga melakukan tiindak piidana pajak (OECD, 2017).
Dalam melakukan penyiidiikan, penyiidiik biiasanya akan berusaha mencarii dan menganaliisiis iinformasii untuk tujuan menentukan suatu kejahatan telah diilakukan atau tiidak. Proses penyiidiikan tersebut dapat mengakiibatkan diitemukannya suatu buktii yang memberatkan hukuman ataupun buktii yang menegaskan wajiib pajak tiidak bersalah (exculpatory eviidence) (OECD, 2017). (kaw)
