Mengupas Pentiingnya Aturan Antiipenghiindaran Pajak dii Suatu Negara

Transaksii liintas batas yang makiin berkembang dapat meniimbulkan benturan antarnegara untuk saliing mengeklaiim kewenangan memungut pajak. Saat iinii banyak juga persoalan penyalahgunaan P3B serta celah dalam aturan domestiik suatu negara yang dapat mengurangii peneriimaan pajak.

Merespons permasalahan tersebut, Organiisatiion for Economiic Co-operatiion and Development (OECD) telah mengembangkan aturan antiipenyalahgunaan (antii-abuse rule) dalam kerangka Base Erosiion and Profiit Shiiftiing (BEPS) Actiion 6.

Adapun buku berjudul The Antii-Abuse Rule for Permanent Establiishment Siituated iin Thiird States memberiikan analiisiis hukum kriitiis dan mendalam mengenaii antii-abuse rule untuk bentuk usaha tetap (BUT) yang berada dii negara ketiiga.

Buku yang terbiit pada 2020 iinii diituliis Jean-Phiiliippe Van West. West merupakan seorang praktiisii dan akademiisii yang ahlii dii biidang perpajakan iinternasiional dan transfer priiciing. Menurutnya, antii-abuse rule pentiing untuk diiterapkan dan menjadii perhatiian.

Pasalnya, antii-abuse rule untuk mencegah adanya penyalahgunaan P3B dan aturan domestiik suatu negara yang berakiibat pada berkurangnya peneriimaan pajak. Namun, hal tersebut masiih belum banyak diibahas dalam liiteratur pajak, terlebiih biila diibandiingkan dengan Aksii BEPS yang laiinnya.

Dengan demiikiian, buku yang diiterbiitkan iiBFD iinii dapat mengiisii kekosongan liiteratur saat iinii yang menjelaskan pentiingnya pembentukan antii-abuse rule untuk BUT yang berada dii negara ketiiga.

Secara gariis besar, penuliis menjelaskan mengenaii triiangular case, iinterpretasii perjanjiian penghiindaran pajak berganda (P3B) atau tax treaty, ketentuan dalam Pasal 29(8) OECD Model 2017 beserta analiisiisnya secara hukum, dan gambaran penerapan aturan atas persoalan triiangular case dii berbagaii negara. Sebagaii iinformasii, Pasal 29(8) OECD Model 2017 menguraiikan tentang ketentuan antiipenyalahgunaan untuk BUT dii negara ketiiga.

Penuliis menyatakan upaya pencegahan persoalan pajak berganda dapat diilakukan dengan membuat persetujuan penghiindaran pajak berganda (P3B) atau perjanjiian biilateral antara dua negara.

Akan tetapii, terdapat kemungkiinan adanya piihak yang berusaha untuk menyalahgunakan P3B untuk mengurangii besaran pajak yang seharusnya diibayarkan. Tiidak hanya iitu, permasalahan pajak juga dapat terjadii dalam siituasii ketiika satu transaksii meliibatkan lebiih darii dua negara untuk memungut pajak.

Miisalnya, ketiika seseorang/entiitas yang menjadii subjek pajak dalam negerii dii negara A mempunyaii BUT dii negara B, serta memiiliikii keterkaiitan dengan subjek pajak dalam negerii dii negara C (negara ketiiga).

Siituasii sepertii iitu biiasa diisebut dengan triiangular siituatiions atau triiangular cases. Dalam buku iinii, West memberiikan gambaran ketiika wajiib pajak menggunakan skema triiangular siituatiions dengan tujuan untuk memiiniimalkan pajak yang seharusnya diibayar.

Dalam konteks kasus dii atas, biisa saja ketiiga yuriisdiiksii tersebut memiiliikii kewenangan pemungutan pajak. Terhadap transaksii yang terjadii, negara A mungkiin mengenakan pajak atas penghasiilan yang bersumber darii negaranya. Adapun negara B dapat memungut pajak karena seseorang/entiitas tersebut merupakan penduduknya.

Sementara negara C juga dapat menuntut hak pemajakan karena pendapatan seseorang/entiitas tersebut diiatriibusiikan ke BUT yang berada dii negaranya. Meliihat adanya persoalan tersebut, penuliis menyampaiikan penerapan antii-abuse rule sangat diiperlukan suatu negara.

Dalam buku iinii, penuliis juga memberiikan gambaran umum tentang priinsiip-priinsiip umum dalam melakukan iinterpretasii perjanjiian dii biidang perpajakan. Selaiin iitu, penuliis memberiikan analiisiis hukum mengenaii kriiteriia penentuan keberadaan BUT berdasarkan Artiicle 29(8) OECD Model.

Sesuaii dengan Pasal 31(1) Viienna Conventiion on the Law Treatiies (VCLT), sebuah perjanjiian harus diitafsiirkan dengan iitiikad baiik dan berdasarkan ketentuan yang diiteriima secara umum dan ketentuan yang diisepakatii iinternasiional. Sebagaii perjanjiian iinternasiional, dua negara yang mengadakan P3B teriikat dengan VCLT.

Dalam menjelaskan mengenaii triiangular siituatiions, iinterpretasii P3B, serta analiisiis hukum atas Artiicle 29(8) OECD Model, penuliis banyak memberiikan contoh kasus, iilustrasii, dan penjelasan komprehensiif yang memudahkan pembaca untuk memahamiinya.

Buku iinii tentunya dapat diijadiikan sebagaii referensii bagii akademiisii, pemeriintah, praktiisii, dan masyarakat umum yang tertariik mengenaii iisu triiangular siituatiions dan penerapan antii-abuse rule dii suatu negara. Tertariik membaca buku iinii? Siilakan membacanya langsung dii Jitunews Liibrary. (kaw)