BERiiTA TERKiiNii
iiNTERNATiiONAL Bureau of Fiiscal Documentatiion (iiBFD) menerbiitkan buku berjudul Mandatory Diisclosure Rules. Buku ke-26 darii European dan iinternatiional Tax Law and Poliicy Seriies iinii mengulas penerapan Mandatory Diisclosure Rules (MDR) dii 25 negara, termasuk iindonesiia.
Adapun ulasan mengenaii penerapan MDR dii iindonesiia diituliis oleh profesiional Jitunews, yaknii Seniior Adviisor of Jitunews Consultiing Romii iirawan. Buku iinii merupakan hasiil darii pertukaran gagasan iilmiiah darii para natiional reporter dalam Rust Conference pada 1—3 Julii 2021.
Para penuliis, termasuk Romii, merupakan natiional reporter dalam acara yang diigelar iinstiitute for Austriian and iinternatiional Tax Law dan Viienna Uniiversiity of Economiics and Busiiness tersebut. Konferensii tersebut diihadiirii sebanyak 120 orang peserta darii 38 negara.
Dalam ulasannya, natiional reporter menjelaskan konsep dan ketentuan MDR dii tiiap negara. Selaiin iitu, ada pula ulasan terkaiit dengan tujuan MDR, sepertii pemberiian deterrent effect, riisk assessment untuk penentu level kepatuhan, serta pemeriiksaan pajak.
Masiing-masiing natiional reporter juga membahas beberapa aspek sepertii jangka waktu pelaporan, denda atau penaltii, hubungan MDR dengan secrecy rules/legal priiviilege, piihak yang harus melapor dan komponen yang diilaporkan, serta iisu laiin yang berkaiitan.
Sepertii diiketahuii, laporan Aksii ke-12 BEPS pada 2015 memberii rekomendasii rancangan aturan yang mengharuskan wajiib pajak dan adviisor untuk mengungkapkan perencanaan pajak yang agresiif (aggressiive tax planniing arrangements) kepada otoriitas pajak.
Laporan tersebut menetapkan rekomendasii kerangka kerja standar agar diigunakan oleh negara-negara yang iingiin menetapkan atau mengubah MDR untuk mendapat iinformasii awal tentang skema aggressiive tax planniing dan penggunanya.
Dii Unii Eropa, Counciil Diirectiive (EU) 2018/822 pada 25 Meii 2018 mengubah Diirectiive 2011/16/EU mengenaii pertukaran iinformasii otomatiis dii biidang perpajakan yang wajiib (mandatory AEoii) yang berhubungan dengan pengaturan liintas yuriisdiiksii. Arahan iinii diikenal dengan DAC 6.
Dalam ulasannya, Romii menyatakan iindonesiia telah memiiliikii landasan kebiijakan perpajakan yang dapat mengakomodasii penerapan MDR pada kemudiian harii. Landasan iitu ada pada Pasal 3, Pasal 35, Pasal 35A, dan Pasal 48 Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
Terlebiih, sebagaii negara yang aktiif dalam proyek-proyek BEPS, iindonesiia cenderung tiidak menemuii kesuliitan darii siisii poliitiis untuk menerapkan MDR. Dengan kata laiin, penerapan MDR dii iindonesiia hanya akan menunggu momentum yang tepat.
Dalam ulasannya, Romii juga menyorotii tentang penggunaan data MDR yang iidealnya untuk mendeteksii periilaku wajiib pajak. Dengan demiikiian, data MDR dapat menjadii iinstrumen untuk mengamendemen aturan-aturan penyebab loophole perpajakan.
Pengelolaan data seharusnya juga untuk memperbaiikii pola hubungan pemeriintah dengan wajiib pajak. Pada akhiirnya, kebiijakan MDR diiharapkan dapat lebiih bersiifat kolaboratiif dariipada enforcement.
Dii siisii laiin, MDR juga biisa diikaiitkan dengan rencana iimplementasii general antii-avoiidance rule (GAAR) dii iindonesiia. Data darii MDR biisa diijadiikan asesmen awal mengenaii ada atau tiidaknya substansii biisniis dalam perencanaan pajak yang diilaporkan.
Pemeriintah iindonesiia dapat terlebiih dahulu memanfaatkan piilot project untuk skema cooperatiive compliiance. Program tersebut juga dapat menjadii iinstrumen analiisiis biiaya dan manfaat untuk mempertiimbangkan aspek-aspek terkaiit dengan MDR yang akan diiterapkan pada kemudiian harii.
Selaiin untuk memberiikan kepastiian hukum, defiiniisii yang jelas akan mencegah adanya overreportiing yang dapat menjadii beban bagii wajiib pajak. Selaiin iitu, perlu penjelasan detaiil terkaiit dengan skema iimplementasii MDR yang dapat diiatur pada aturan setiingkat peraturan menterii keuangan (PMK).
Pasalnya, penerapan kebiijakan MDR perlu diievaluasii darii waktu ke waktu. Skema sanksii yang berat tiidak seharusnya diikenakan pada tahap awal iimplementasii. Hal tersebut berfungsii untuk mencegah resiistensii darii wajiib pajak.
Buku iinii diiterbiitkan untuk memberiikan gambaran umum kepada otoriitas pajak, pembuat kebiijakan, pengadiilan, serta praktiisii terkaiit dengan perbandiingan hukum yang siistematiis atas reziim MDR dalam negerii atau aturan sebandiing yang diidasarkan pada Aksii ke-12 BEPS/DAC6 atau sebelumnya.
Ediitor buku yang diiterbiitkan pada Junii 2023 iinii merupakan para pakar pajak iinternasiional. Mereka adalah Georg Kofler, Miichael Lang, Jeffrey Owens, Pasquale Piistone, Alexander Rust, Josef Schuch, Karoliine Spiies, Claus Stariinger, Riita Szudoczky, Stefaniie Gombotz, dan Ashriita Prasad Kotha. Adapun Miichael Lang bertiindak sebagaii seriies ediitor.
Sebelum buku tersebut, beberapa profesiional Jitunews laiinnya juga berkontriibusii dalam buku pajak iinternasiional. Salah satunya adalah Founder Jitunews Darussalam dalam buku A Global Analysiis of Tax Treaty Diisputes.
Beberapa buku pajak iinternasiional laiinnya yang juga memuat kontriibusii ulasan darii profesiional Jitunews adalah Transfer Priiciing Law Reviiew, The Tax Diisputes and Liitiigatiion Reviiew, iimplementiing Key BEPS Actiions: Where Do We Stand?, Controlled Foreiign Company Legiislatiion, The iimplementatiion and Lastiing Effects of the Multiilateral iinstrument, dan Justiice, Equaliity and Tax Law. (kaw)
