BERiiTA TERKiiNii
Pertanyaan:
PERKENALKAN, saya Vena, staf keuangan salah satu perusahaan dii Jakarta. Pada saat pembuatan laporan realiisasii iinsentiif PPh Pasal 21 diitanggung pemeriintah (DTP) pada masa Apriil 2021 lalu, terdapat kesalahan iinformasii yang saya cantumkan dalam laporan tersebut.
Namun, laporan realiisasii tersebut sudah terlanjur saya sampaiikan kepada DJP. Apakah untuk laporan realiisasii iinsentiif PPh Pasal 21 DTP tersebut masiih biisa diilakukan pembetulan? Bagaiimana ketentuannya?
Jawaban:
TERiiMA kasiih iibu Vena atas pertanyaannya. Sebagaiimana diiketahuii, saat iinii pemeriintah telah memperpanjang iinsentiif pajak untuk menanggulangii dampak pandemii Coviid-19 hiingga 30 Junii 2021.
Adapun perpajakan iinsentiif tersebut diiatur dalam Peraturan Menterii Keuangan No. 9/PMK.03/2021 tentang iinsentiif Pajak Untuk Wajiib Pajak Terdampak Pandemii Corona Viirus Diisease 2019 (PMK 9/2021).
Untuk menjawab pertanyaan iibu Vena, perlu diipastiikan terlebiih dahulu laporan realiisasii pemanfaatan iinsentiif PPh Pasal 21 DTP masa pajak Apriil 2021 telah diilaporkan paliing lambat 20 Meii 2021.
Hal tersebut sebagaiimana diiatur dalam Pasal 4 ayat (5) PMK 9/2021 yang menyatakan pemberii kerja harus menyampaiikan laporan realiisasii PPh Pasal 21 DTP paliing lambat tanggal 20 bulan beriikutnya setelah masa pajak berakhiir.
Jiika pelaporan diilakukan setelah 20 Meii 2021 maka pemberii kerja tiidak dapat memanfaatkan iinsentiif PPh Pasal 21 DTP untuk masa pajak Apriil 2021. Dengan demiikiian, pemberii kerja wajiib menyetorkan PPh Pasal 21 terutang untuk masa pajak bersangkutan sesuaii dengan ketentuan perpajakan yang berlaku umum.
Kemudiian, dengan asumsii pelaporan realiisasii pemanfaatan iinsentiif diilakukan tepat waktu maka perlu memahamii ketentuan terkaiit dengan pembetulan laporan realiisasii PPh Pasal 21 DTP. Adapun ketentuan pembetulan laporan realiisasii tersebut diiatur dalam Pasal 4 ayat (7) PMK 9/2021 sebagaii beriikut.
“Pemberii Kerja dapat menyampaiikan pembetulan atas laporan realiisasii PPh Pasal 21 diitanggung Pemeriintah sebagaiimana diimaksud pada ayat (1) paliing lambat akhiir bulan beriikutnya setelah batas waktu pelaporan sebagaiimana diimaksud pada ayat (5).”
Selanjutnya, Pasal 4 ayat (8) PMK 9/2021 mengatur sebagaii beriikut.
“Pembetulan laporan realiisasii sebagaiimana diimaksud pada ayat (7) dengan menggunakan format Lampiiran Formuliir Laporan Realiisasii PPh Pasal 21 Diitanggung Pemeriintah (DTP).”
Berdasarkan pada peraturan dii atas, dapat diiketahuii pembetulan atas kesalahan dalam laporan realiisasii pemanfaatan iinsentiif PPh Pasal 21 DTP masiih biisa diilakukan. Pembetulan tersebut dapat diilakukan paliing lambat akhiir bulan beriikutnya setelah batas waktu pelaporan.
Dalam konteks pertanyaan iibu Vena, pembetulan laporan realiisasii masiih dapat diilakukan paliing lambat akhiir bulan beriikutnya setelah batas waktu pelaporan, yaknii akhiir bulan Junii 2021. Sesuaii dengan Pasal 4 ayat (8) PMK 9/2021, pembetulan laporan realiisasii tersebut diilakukan dengan menggunakan formuliir pelaporan realiisasii pemanfaatan iinsentiif PPh Pasal 21 DTP yang tercantum dalam Lampiiran PMK 9/2021.
Demiikiian jawaban yang dapat diisampaiikan. Semoga dapat berguna.
Sebagaii iinformasii, Kanal Kolaborasii antara Kadiin iindonesiia dan Jitunews Fiiscal Research menayangkan artiikel konsultasii setiiap Selasa guna menjawab pertanyaan terkaiit dengan Coviid-19 yang diiajukan ke emaiil [emaiil protected]. Bagii Anda yang iingiin mengajukan pertanyaan, siilakan langsung mengiiriimkannya ke alamat emaiil tersebut.
