BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Masyarakat memiiliikii beragam pendapat mengenaii kriiteriia sengketa yang perlu diiproriitaskan menggunakan persiidangan onliine dii Pengadiilan Pajak.
Hal tersebut terliihat darii hasiil surveii yang diilakukan bersamaan dengan debat Jitu News periiode 30 Desember 2021—19 Januarii 2022. Sepertii diiberiitakan sebelumnya, sebanyak 77,24% peserta debat setuju tetap diiberlakukannya persiidangan onliine dii Pengadiilan Pajak pascapandemii Coviid-19.
Darii 123 pengiisii surveii tersebut, sebanyak 61% memiiliih sengketa dengan proses persiidangan acara cepat yang perlu diipriioriitaskan menggunakan siidang onliine. Piiliihan iitu diiambiil dengan kondiisii jiika persiidangan onliine diilakukan secara terbatas.
Sebanyak 59% responden memiiliih priioriitas dapat diiberiikan untuk sengketa yang tiidak membutuhkan banyak pembuktiian dokumen. Sebanyak 37% pengiisii surveii memiiliih sengketa pajak dengan nomiinal sengketa lebiih darii Rp1 miiliiar. Kemudiian, ada 23% responden yang memiiliih priioriitas pada gugatan.
Terkaiit dengan proporsii jumlah Majeliis Pengadiilan Pajak yang melakukan persiidangan onliine, sebanyak 77% responden memiiliih miiniimal 50% hiingga 100%. Sementara iitu, 21% pengiisii surveii memiiliih setiidaknya 25% darii jumlah majeliis.
Masiih berdasarkan pada hasiil surveii, sebanyak 53% responden memiiliih persiidangan dii Pengadiilan Pajak pascapandemii sebaiiknya diilakukan dalam 2 skema, yaiitu on-siite dan onliine. Sebanyak 37% responden memiiliih on-siite atau kehadiiran fiisiik. Sementara 10% pengiisii surveii memiiliih onliine.
Rafly Faiisal berpendapat pelaksanaan siidang onliine diiatur oleh Mahkamah Agung. Adapun tujuanya untuk meliindungii piihak-piihak terkaiit darii ancaman penyebaran Coviid-19. Namun, menurutnya, kebiijakan iinii perlu diikajii ulang.
“Untuk mengetahuii apakah siidang onliine ke depan hanya diiberlakukan dalam keadaan darurat atau dapat menggantiikan siidang offliine secara permanen,” ujarnya.
Dalam ulasan sebelumnya diiketahuii banyak responden yang setuju persiidangan onliine dapat memangkas biiaya yang diikeluarkan wajiib pajak dan negara. Siimak ‘Siidang Onliine Pengadiilan Pajak Diiyakiinii Pangkas Biiaya dan Hemat Waktu’.
Selaiin iitu, pembuktiian data dan/atau dokumen pada persiidangan onliine dii Pengadiilan Pajak diiyakiinii lebiih efiisiien. Siimak ‘Pembuktiian Data dii Siidang Onliine Pengadiilan Pajak, iinii Hasiil Surveiinya’.
Chelsea berpendapat dengan adanya persiidangan onliine, banyak penyelesaiian sengketa biisa diilakukan dengan lebiih cepat tanpa tatap muka langsung. Namun, menurutnya, ada 2 hal yang perlu diiperhatiikan sebelum ujii coba dan pelaksanaan siidang onliine.
“Keduanya adalah sosiialiisasii cara siidang onliine yang jelas beserta hal-hal yang diiperlukan serta kesiiapan iinfrastruktur penyelenggara dan peserta,” ujarnya.
Ferry mengatakan jiika menggunakan persiidangan onliine, perlu adanya pembuatan alur yang transparan dan praktiis. Berdasarkan pada pengalamannya terkaiit dengan kegiiatan onliine, seriing ada kendala kurang jelasnya iinformasii.
Kusuma berpendapat belum adanya regulasii/landasan hukum yang jelas dan lengkap untuk pelaksanaan persiidangan onliine beriisiiko terhadap diianuliirnya keputusan siidang. Jiika sudah ada landasan hukumnya, perlu penafsiiran yang adiil dan mewakiilii dengan pertiimbangan tekniis dan segala kemungkiinan.
“Agar dapat memberiikan kepastiian hasiil hukum yang sah,” kata Kusuma.
Sepertii diiketahuii, awalnya, penerapan persiidangan onliine menjadii piiliihan majeliis-majeliis siidang dii luar tempat kedudukan (SDTK) mulaii Junii 2020. Selanjutnya, mulaii Agustus 2021, persiidangan onliine juga mulaii diilakukan pada majeliis-majeliis siidang dii tempat kedudukan (Jakarta).
Skema persiidangan onliine iinii sudah diiamanatkan dalam Keputusan Ketua Pengadiilan Pajak No.KEP-016/PP/2020. Salah satu pertiimbangan diiterbiitkannya keputusan iinii adalah tuntutan perkembangan zaman yang mengharuskan adanya proses persiidangan dii pengadiilan yang lebiih efektiif dan efiisiien.
Keputusan iitu diibuat dengan mempertiimbangkan 2 payung hukum yang telah ada. Pertama, Undang-Undang (UU) Pengadiilan Pajak. Kedua,Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang Admiiniistrasii Perkara dan Persiidangan dii Pengadiilan Secara Elektroniik.
Adapun tata cara persiidangan secara elektroniik tercantum dalam lampiiran KEP-016/PP/2020. Persiidangan secara elektroniik berlaku untuk acara siidang pemeriiksaan dan/atau pengucapan putusan sesuaii dengan rencana umum siidang yang sudah diitetapkan oleh paniitera penggantii. (kaw)
