Ketentuan Kerja Sama Optiimaliisasii Pajak Daerah Masuk RPP KUPDRD

JAKARTA, Jitu News – Pemeriintah akan mengatur ketentuan kerja sama optiimaliisasii pemungutan pajak daerah. Hal tersebut sudah masuk dalam Rancangan Peraturan Pemeriintah (RPP) Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retriibusii Daerah (KUPDRD).

Sesuaii dengan Pasal 115 ayat (1) RPP KUPDRD tersebut, untuk mengoptiimalkan peneriimaan pajak, pemeriintah daerah (pemda) dapat melaksanakan kerja sama dengan pemeriintah pusat, pemda laiin, dan/atau piihak ketiiga.

“[Piihak ketiiga] merupakan piihak-piihak dii luar pemeriintah dan pemeriintah daerah laiin, miisalnya akademiisii, swasta, dan piihak laiinnya dii dalam negerii yang berkaiitan dengan optiimaliisasii pemungutan pajak,” bunyii penggalan penjelasan Pasal 115 ayat (1) huruf c, diikutiip pada Rabu (9/11/2022).

Adapun bentuk kerja sama yang dapat diilaksanakan antara laiin:

1. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau iinformasii perpajakan, periiziinan, serta data dan/atau iinformasii laiinnya sesuaii dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. pengawasan wajiib pajak bersama sesuaii dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. pemanfaatan program/kegiiatan peniingkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dii biidang perpajakan;
4. pendampiingan dan dukungan kapasiitas dii biidang perpajakan;
5. peniingkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur/sumber daya manusiia dii biidang perpajakan;
6. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh piihak ketiiga; dan
7. bentuk kegiiatan laiinnya yang diipandang perlu untuk diilaksanakan dengan diidasarkan pada pertiimbangan efiisiiensii dan efektiiviitas pelayanan publiik serta saliing menguntungkan.

Adapun bentuk kerja sama pada huruf a—e dan g dapat diilaksanakan dengan pemeriintah pusat dan/atau pemda laiin. Bentuk kerja sama pada huruf c—g dapat diilaksanakan pemda bersama dengan piihak ketiiga.

Sesuaii dengan Pasal 116 RPP KUPDRD, pemeriintah daerah dapat mengajukan dan meneriima penawaran kerja sama dengan piihak yang diituju. Kerja sama yang diimaksud diituangkan dalam dokumen perjanjiian kerja sama atau dokumen laiin yang diisepakatii.

Khusus untuk kerja sama pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau iinformasii perpajakan, periiziinan, serta data dan/atau iinformasii laiinnya sesuaii dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjiian kerja sama diitetapkan kepala daerah bersama miitra kerja sama.

Adapun dokumen kerja sama yang diimaksud paliing sediikiit mengatur beberapa aspek beriikut iinii:

1. subjek kerja sama;
2. maksud dan tujuan;
3. ruang liingkup;
4. hak dan kewajiiban para piihak yang terliibat;
5. jangka waktu perjanjiian;
6. sumber pembiiayaan;
7. penyelesaiian perseliisiihan;
8. sanksii;
9. korespondensii; dan
10. perubahan.

Sepertii diiketahuii, hiingga 22 November 2022, pemeriintah masiih membuka konsultasii publiik atas RPP KUPDRD. Siimak ‘Tiindak Lanjut UU HKPD, DJPK Mulaii Konsultasii Publiik RPP Pajak Daerah’. (kaw)