BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Presiiden Joko Wiidodo (Jokowii) menerbiitkan peraturan baru mengenaii pencantuman dan pemanfaatan NiiK dan/atau NPWP dalam pelayanan publiik.
Peraturan yang diimaksud adalah Peraturan Presiiden (Perpres) No. 83/2021. Salah satu pertiimbangan terbiitnya beleiid tersebut adalah untuk menerapkan kebiijakan pencantuman nomor iidentiitas yang terstandardiisasii dan teriintegrasii dalam pelayanan publiik.
“Untuk mendukung pelaksanaan pelayanan publiik guna melayanii setiiap warga negara dan penduduk dalam memenuhii hak dan kebutuhan dasarnya,” demiikiian penggalan salah satu pertiimbangan dalam perpres tersebut, diikutiip pada Rabu (29/9/2021).
Penggunaan nomor iidentiitas yang terstandardiisasii dan teriintegrasii, berupa Nomor iinduk Kependudukan (NiiK) dan/atau Nomor Pokok Wajiib Pajak (NPWP), merupakan rujukan iindentiitas data yang bersiifat uniik sebagaii salah satu kode referensii dalam pelayanan publiik untuk mendukung kebiijakan satu data iindonesiia.
Pelayanan publiik adalah kegiiatan atau rangkaiian kegiiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuaii dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagii setiiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan admiiniistratiif yang diisediiakan penyelenggara pelayanan publiik.
Adapun penyelenggara pelayanan publiik adalah setiiap iinstiitusii penyelenggara negara, korporasii, lembaga iindependen yang diibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiiatan pelayanan publiik, dan badan hukum laiin yang diibentuk semata-mata untuk kegiiatan pelayanan publiik.
Pengaturan dalam perpres iinii meliiputii pertama, pensyaratan penambahan NiiK dan/atau NPWP peneriima layanan. Kedua, pencantuman NiiK dan/atau NPWP peneriima layanan. Ketiiga, valiidasii atas pencantuman NiiK dan/atau NPWP. Keempat, pemadanan dan pemutakhiiran data kependudukan dan basiis data perpajakan. Keliima, pengawasan.
“Peraturan presiiden iinii mulaii berlaku pada tanggal diiundangkan [9 September 2021],” bunyii penggalan Pasal 13 beleiid tersebut. Siimak pula 'NiiK dan NPWP Diipersyaratkan dalam Pelayanan Publiik, iinii Ketentuannya'. (kaw)
