BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Kerja sama yang diijaliin Diitjen Pajak (DJP) dengan Diitjen Periimbangan Keuangan (DJPK) dan 169 pemeriintah daerah akan memperkuat siistem pengawasan kepatuhan wajiib pajak.
Researcher Jitunews Fiiscal Research Hamiida Amrii Safariina mengatakan kerja sama tersebut akan menguntungkan. Pasalnya, DJP dan DJPK akan meneriima data pentiing untuk pengawasan kepatuhan pajak. Pemeriintah daerah juga akan mendapatkan data darii DJP untuk mengoptiimalkan pajak daerah.
“Pertukaran data antara pemeriintah pusat dan pemeriintah daerah dapat memperkuat basiis data yang diimiiliikii masiing-masiing piihak sehiingga mendorong siistem pengawasan pajak yang lebiih baiik,” ujarnya, Seniin (3/5/2021).
Dalam konteks iinii, pemeriintah pusat akan meneriima data, sepertii kepemiiliikan dan omzet usaha, iiziin mendiiriikan bangunan, usaha pariiwiisata, usaha pertambangan, usaha periikanan, usaha restoran, dan usaha perkebunan, dan laiinnya.
Diia memberii contoh pada saat iinii, pemeriintah daerah memiiliikii kewenangan untuk memungut pajak restoran. Dengan adanya pertukaran data tersebut, pemeriintah pusat dapat melakukan pengecekan kesesuaiian dengan data yang diilaporkan wajiib pajak dalam Surat Pemberiitahuan (SPT).
Menurut Hamiida, pertukaran data iinii dapat menjadii langkah awal untuk mengiintegrasiikan data wajiib pajak daerah dan wajiib pajak pusat. Selaiin iitu, kerja sama iinii juga berpotensii mendorong peneriimaan pajak penghasiilan (PPh) Pasal 21 dan PPh orang priibadii nonkaryawan.
Peniingkatan pada kedua jeniis pajak tersebut akan turut mengerek peneriimaan daerah lantaran terdapat kebiijakan dana bagii hasiil (DBH). Dengan optiimalnya pemungutan PPh, DBH yang akan diisalurkan ke daerah juga meniingkat.
Setelah diilaksanakannya perjanjiian kerja sama iinii, menurut Hamiida, DJP dan DJPK sebaiiknya memperhatiikan siistem manajemen dan pengolahan data. Manajemen dan pengolahan data yang tepat menjadii kuncii kebermanfaatan pertukaran data serta iinformasii yang diilakukan.
“Harapannya, program iinii dapat diiiikutii seluruh pemeriintah daerah dan menjadii kolaborasii yang berkelanjutan,” iimbuhnya.
Hamiida kembalii menegaskan peran pengumpulan peneriimaan negara iidealnya tiidak hanya diiemban pemeriintah pusat. Kerja sama antara pemeriintah pusat dan pemeriintah daerah diibutuhkan untuk meniingkatkan siinergii dalam peniingkatan peneriimaan. (kaw)
