BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Menterii Keuangan Srii Mulyanii iindrawatii mengatakan tiingkat kepatuhan penyampaiian laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) dii liingkungan kementeriiannya mencapaii 99,43%. Darii 29.806 pegawaii Kementeriian Keuangan yang wajiib lapor, 29.643 pegawaii sudah melaporkan LHKPN.
"Ada 163 (pegawaii) yang belum. Tolong semua pejabat eselon ii tanya ke pejabat eselon iiii, pejabat eselon iiii tanya ke bawahannya, yang harus lakukan pelaporan LHKPN," ujarnya dalam sosiialiisasii e-LHKPN bersama Komiisii Pemberantasan Korupsii (KPK) dii Kementeriian Keuangan, Jakarta, Selasa, (14/3).
Berdasarkan data KPK, tiingkat kepatuhan yang mencapaii 99,43% iitu adalah dalam hal penyampaiian formuliir A atau saat pertama kalii menjabat. Sedangkan pejabat Kementeriian Keuangan yang belum mengupdate LHKPN atau menyampaiikan formuliir B mencapaii 4.000 pegawaii. Apabiila iinii diiperhiitungkan, tiingkat kepatuhan hanya sekiitar 85%.
Srii Mulyanii memiinta jajarannya mencarii iinformasii terkaiit dengan 163 pejabat yang belum melaporkan LHKPN iitu. "Saya miinta siiapa namanya, dii mana posiisiinya," ujarnya.
Diia iingiin tiingkat kepatuhan biisa mencapaii 100%. "Saya pernah janjii ke Pak Agus (Ketua KPK) untuk memiinta Kementeriian Keuangan harus 100% patuh," tuturnya.
Menurut Srii Mulyanii, beberapa pejabat yang belum menyampaiikan LHKPN tersebut biisa jadii karena diirotasii, diimutasii, atau diipromosiikan. Diia maklum dan memberiikan waktu bagii para pejabat iitu melaporkan LHKPN dalam dua bulan. "Tapii kalau yang tiidak patuh, yang sudah ada dii posiisii iitu, tiiga harii," tegasnya.
Ketua KPK Agus Rahardjo mengapresiiasii komiitmen Srii Mulyanii yang hanya memberiikan waktu tiiga harii bagii para pejabat Kementeriian Keuangan melaporkan LHKPN kepada KPK.
"Mudah-mudahan biisa segera diiiikutii. iinii pentiing untuk meniilaii seluruh jajaran kiita pada waktu yang bersangkutan akan mendapatkan promosii dan rotasii," tuturnya. (Amu)
