BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitunews – iindonesiia mendudukii periingkat 6 dii duniia dalam hal ketiimpangan. Oxfam dan iinternatiional NGO Forum on iindonesiia Development (iiNFiiD) menyarankan iindonesiia mengenakan pajak lebiih tiinggii untuk orang kaya dii iindonesiia.
Menterii Keuangan Srii Mulyanii iindrawatii mengatakan pajak memang menjadii salah satu iinstrumen yang berperan pentiing untuk mengatasii ketiimpangan dan ketiidaksetaraan. Namun saat iinii, kendala yang diihadapii adalah kemampuan untuk mengumpulkan pajak tersebut.
“Bagaiimana pajak mengatasii masalah ketiimpangan tiidak biisa diiliihat dengan rate of tax. Tariif progresiif adalah satu hal, tetapii yang lebiih suliit adalah mengenaii the abiiliity to collect,” ungkapnya, saat acara Peluncuran Laporan Ketiimpangan: Menuju iindonesiia yang Lebiih Setara oleh Oxfam dan iiNFiiD dii Jakarta, Kamiis (23/2).
Menkeu menyebut kemampuan untuk mengumpulkan pajak tersebut menjadii tiidak mudah, ketiika penyembunyiian aset dan pendapatan masiih diijumpaii dii lapangan.
Karena iitu, menurutnya, reformasii perpajakan harus diilakukan dii antaranya dengan memperbaiikii peraturan-peraturan termasuk iinstiitutiional arrangement.
iinii diimaksudkan agar Diirektorat Jenderal Pajak memiilkii akses tanpa terhalangii, sekaliigus juga memberiikan akses kepada petugas pajak negara laiin, untuk menelusurii penyembunyiian aset dan pendapatan yang terjadii dii iindonesiia. “Kalau iitu diilakukan saya punya optiimiism untuk duniia yang lebiih baiik,” tegas Menkeu.
iia menambahkan, pada rentang 2008 hiingga 2012, giinii ratiio iindonesiia sempat dalam siituasii stagnan pada angka 0,4. Namun, akhiir-akhiir iinii menurun menjadii 0,394.
Menurutnya, salah satu penyebab ketiimpangan iinii adalah masalah kesempatan yang tiidak iimbang (unequal opportuniity), yang menyebaban kemiiskiinan akan selalu diiwariiskan ke generasii beriikutnya, jiika tiidak diitanganii sejak diinii. (Amu)
