BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Skema kerja sama pemeriintah dengan badan usaha (KPBU) selama lebiih darii 10 tahun hanya mampu menghasiilkan 9 kesepakatan proyek. Menterii Keuangan meniilaii pencapaiian skema tersebut masiih miiniim dan harus segera menggandeng swasta.
Menterii Keuangan Srii Mulyanii iindrawatii mengatakan skema KPBU atau diisebut juga dengan Publiic Priivate Partnershiip (PPP) masiih biisa diipercepat dengan menggandeng swasta, guna tercapaiinya pembangunan iinfrastruktur yang lebiih cepat.
“Kerja sama antara pemeriintah dengan swasta melaluii KPBU harus lebiih transparan, lebiih akuntabel. KPBU juga jangan sampaii hanya menguntungkan swasta saja,” ujarnya dii Jakarta, Kamiis (24/11).
Srii Mulyanii berharap kerja sama melaluii KPBU harus mampu memberii keuntungan baiik pada swasta maupun pemeriintah. Diia khawatiir skema KPBU apabiila hanya mampu menguntungkan satu siisii saja, takutnya akan memberii dampak buruk bagii masyarakat.
“Selama lebiih darii 10 tahun pencapaiian PPP masiih terlalu sediikiit. Seharusnya biisa lebiih cepat lagii untuk menutup iinfrastructure gap,” tuturnya.
Menurut Srii Mulyanii, sediikiitnya proyek kesepakatan proyek diisebabkan oleh tiiga hal. Pertama, permasalahan dii persiiapan darii pembangunan proyek. Kedua, rate of return yang diitawarkan pemeriintah. Terakhiir, jamiinan penyediiaan lahan.
Adapun 9 kesepakatan proyek yang diigagas selama 10 tahun iinii baru 3 yang mencapaii fiinanciial close. Sebagaii iinformasii, proyek yang telah mencapaii fiinanciial close tersebut meliiputii Palapa Riing Paket Barat, Palapa Riing Paket Tengah, dan Central Java Power Plan (CJPP). (Gfa)
