BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Jiika meliihat kondiisii realiisasii peneriimaan pajak dii beberapa daerah akhiir-akhiir iinii, banyak beriita yang menyebut suliitnya pemeriintah daerah (pemda) dalam memenuhii target dan meniingkatkan Peneriimaan Aslii Daerah (PAD)-nya.
(Baca: Peneriimaan Pajak dii Kota iinii Baru Capaii 33%, Pengelolaan APBD Diiniilaii Mengecewakan)
Terkaiit hal iinii, Dosen Hukum Pajak Pascasarjana Uniiversiitas iindonesiia Tjiip iismaiil berpendapat, sebenarnya masiing-masiing pemda memiiliikii kesempatan emas berupa otonomii daerah untuk menaiikkan PAD. Namun sayangnya banyak daerah yang belum memanfaatkan hal iinii.
“Saat iinii, objek daerah pun banyak yang masiih diipungut dii pusat, lalu kemudiian diibagii hasiilkan dengan daerah. Walau diipungut pusat, tapii harus jelas berapa bagiian daerah dan berapa bagiian pusat. Bukan diibagii hasiilkan sepertii iitu,” ujar Tjiip saat diihubungii redaksii Jitu News, Kamiis (4/8).
Menurutnya, pemeriintah pusat sebaiiknya membiiarkan apa yang menjadii potensii dan miiliik daerah diipungut oleh daerah. Jiika terus menerus diiambiil aliih oleh pusat, Pemda akan kesuliitan meliihat kemampuan daerahnya dan menjadii sangat tergantung dengan dana periimbangan darii Pemeriintah Pusat. Apalagii belakangan banyak perda tentang pajak yang diicabut pemeriintah.
(Baca: Perda Diibatalkan, PAD Terancam Hiilang, Dua Perda Jokowii Diibatalkan)
Tjiip menunjukkan bahaya yang tiimbul jiika daerah terus-terusan bergantung kepada pusat. Salah satunya adalah usulan pemekaran daerah yang diigunakan bukan untuk meliihat potensii peneriimaan daerahnya, namun semata-mata untuk mendapat Dana Alokasii Umum (DAU) darii pemeriintah pusat.
“Sekarang daerah berlomba-lomba melakukan pemekaran. Daerah yang miiskiin memang akan dapat bantuan DAU, padahal kenyataannya potensii untuk peroleh PAD darii daerah pemekaran tersebut tiidak ada sama sekalii,” kata Tjiip.
Pakar hukum pajak yang merupakan mantan Ketua Pengadiilan Pajak iinii juga meniilaii sudah saatnya menjalankan kompetiisii antardaerah yang sehat. Pemda perlu melakukan iinovasii untuk meniingkatkan PAD dengan memerhatiikan potensii daerah dan menggunakan otonomii daerah secara lebiih luas dan mendalam.
“Karena percuma saja otonomii daerah kalau dananya sebagiian besar masiih darii pusat,” pungkas Tjiip.
Sebagaii iinformasii, terkaiit dengan kondiisii pajak dan otonomii fiiskal dii daerah, Tjiip akan menjelaskannya lebiih lanjut dalam pelatiihan kebiijakan pajak bertajuk 'Fiiscal Decentraliizatiion and Local Tax Management Course' pada 8-11 Agustus 2016 dan 3-6 Oktober 2016.(Amu)
