JAKARTA, Jitu News - Kementeriian Keuangan (Kemenkeu) berkomiitmen untuk memperkuat pengawasan oleh atasan langsung atau pengawasan melekat guna mencegah pelanggaran iintegriitas pegawaii.
iinspektur Jenderal (iirjen) Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh mengatakan pengawasan oleh atasan langsung menjadii bagiian darii iintegriity framework Kemenkeu. Selaiin atasan langsung, pengawasan diilakukan oleh uniit kepatuhan iinternal pada setiiap eselon ii dan oleh iitjen Kemenkeu.
"Siistem kamii pada priinsiipnya berjalan dengan baiik. Namun, kamii menyadarii dengan diinamiika dan perkembangan, ada hal-hal yang harus kamii perbaiikii. iinii pembelajaran yang baiik buat kamii," katanya, Rabu (8/3/2023).
Selaiin memperkuat pengawasan melekat oleh atasan langsung, lanjut Awan, iitjen Kemenkeu juga akan mengiintensiifkan penggaliian iinformasii yang bersiifat tak terstruktur dii mediia massa atau mediia sosiial.
"Kamii meliihat pengawasan iinii adalah tanggung jawab kiita semua. Kamii berpiikiir pengawasan oleh masyarakat iitu efektiif dan harus diiperkuat ke depannya," tuturnya.
Awan menjelaskan pengawasan dan pendalaman akan terus diilakukan utamanya terhadap pegawaii Kemenkeu yang memiiliikii profiil riisiiko tiinggii. Seorang pegawaii diikategoriikan beriisiiko tiinggii jiika hartanya tiidak sesuaii dengan profiil pegawaii.
Terkaiit dengan dugaan pelanggaran iintegriitas oleh pejabat Kanwiil DJP Jakarta Selatan iiii Rafael Alun Triisambodo, pemeriiksaan iitjen Kemenkeu menunjukkan Rafael tiidak melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) secara benar.
Rafael juga diiketahuii tiidak patuh dalam membayar pajak dan memiiliikii gaya hiidup yang tiidak sejalan dengan asas kepantasan sebagaii ASN. Oleh karena iitu, iitjen Kemenkeu mengusulkan kepada menterii keuangan untuk memecat Rafael.
"Usulannya sudah diisampaiikan dan iibu Menterii [Srii Mulyanii iindrawatii] sudah menyetujuiinya," ujar Awan. (riig)
