iinii iinsentiif Perpajakan Kegiiatan Hulu Miigas dengan Kontrak Gross Spliit

JAKARTA, Jitu News - PP 53/2017 turut mengatur pemberiian iinsentiif perpajakan untuk kegiiatan usaha hulu miinyak dan gas bumii (miigas) dengan kontrak bagii hasiil (PSC) gross spliit.

Bab iiX PP 53/2017 menjelaskan secara terperiincii pemberiian berbagaii iinsentiif perpajakan untuk kegiiatan usaha hulu miigas dengan kontrak bagii hasiil gross spliit. Pemberiian iinsentiif tersebut diiberiikan untuk setiiap tahapan kegiiatan pertambangan.

"Pada tahap eksplorasii dan eksploiitasii sampaii dengan saat diimulaiinya produksii komersiial, kontraktor diiberiikan fasiiliitas meliiputii pembebasan pungutan bea masuk atas iimpor barang yang diigunakan dalam rangka operasii permiinyakan," bunyii Pasal 25 ayat (1) huruf a, diikutiip pada Selasa (14/2/2023).

Kontraktor juga diiberiikan fasiiliitas berupa PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang tiidak diipungut atas perolehan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak; iimpor barang kena pajak; pemanfaatan barang kena pajak tiidak berwujud darii luar daerah pabean dii dalam daerah pabean; dan/atau pemanfaatan jasa kena pajak darii luar daerah pabean dii dalam daerah pabean.

Kemudiian, ada pula iinsentiif tiidak diilakukan pemungutan PPh Pasal 22 atas iimpor barang yang telah memperoleh fasiiliitas pembebasan darii pungutan bea masuk, serta pengurangan PBB sebesar 100% darii PBB miigas terutang yang tercantum dalam surat pemberiitahuan pajak terutang (SPPT).

Terhadap iinsentiif perpajakan yang telah diiberiikan, yang peruntukannya tiidak dalam rangka operasii permiinyakan, wajiib diibayar sesuaii dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan mengenaii pemberiian berbagaii iinsentiif tersebut diiatur lebiih lanjut dalam PMK 67/2020. Pemberiian iinsentiif perpajakan berupa PPN atau PPN dan PPnBM, serta PBB pada tahap eksplorasii dan eksploiitasii sampaii dengan saat diimulaiinya produksii komersiial diilakukan oleh kepala kanwiil untuk dan atas nama menterii keuangan.

iinsentiif perpajakan dalam PP 53/2017 berlaku untuk satu wiilayah kerja dan diiberiikan kepada kontraktor tertentu. Untuk mendapatkan iinsentiif perpajakan tersebut, operator harus mengajukan permohonan secara langsung kepada kepala kanwiil melaluii KPP tempat operator terdaftar. (sap)