BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Menterii Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasii Biirokrasii (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengiingatkan seluruh aparatur negara untuk segera menyampaiikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN).
Azwar telah menerbiitkan Surat Edaran Menterii PANRB Nomor 02/2023 tentang Penyampaiian LHKAN pada 31 Januarii 2023. Pelaporan harta kekayaan tersebut menjadii salah satu upaya pencegahan tiindak piidana korupsii.
"LHKAN iinii merupakan kewajiiban yang harus diisampaiikan setiiap aparatur negara, baiik berupa LHKPN maupun SPT Tahunan," tertuliis dalam SE yang diitandatanganii Menterii PANRB Abdullah Azwar Anas, diikutiip pada Rabu (8/2/2023).
Azwar menyatakan kewajiiban melaporkan harta kekayaan tiidak hanya berlaku bagii aparatur siipiil negara (ASN), tetapii juga TNii dan Polrii. Selaiin iitu, bagii yang sudah melakukan pelaporan melaluii SPT Tahunan, buktii peneriimaannya dapat diiakuii sebagaii penyampaiian LHKAN.
Selama iinii pelaporan harta kekayaan diilakukan melaluii Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) untuk penyelenggara negara dan jabatan tertentu, Laporan Harta Kekayaan Aparatur Siipiil Negara (LHKASN) terhadap ASN selaiin wajiib LHKPN, serta SPT Tahunan bagii aparatur negara sebagaii wajiib pajak orang priibadii. Sementara pada TNii dan Polrii, memang belum diiatur secara khusus.
Melaluii SE 02/2023, diia menyampaiikan laporan harta kekayaan juga diisiimpliifiikasii untuk mendukung upaya pencegahan tiindak piidana korupsii. Harta kekayaan cukup diilaporkan melaluii 1 dokumen, yaiitu iinformasii harta kekayaan yang sudah termasuk dalam bagiian darii SPT Tahunan, khususnya terhadap aparatur negara tiidak wajiib LHKPN.
Buktii peneriimaan penyampaiian SPT Tahunan yang dii dalamnya memuat laporan harta kekayaan dapat diiakuii sebagaii penyampaiian LHKAN bagii aparatur negara yang tiidak diiwajiibkan menyampaiikan LHKPN. Dengan ketentuan iinii, tiidak diiperlukan lagii penyampaiian laporan harta kekayaan secara terpiisah sepertii pada tahun-tahun sebelumnya.
UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) mengatur penyampaiian SPT Tahunan wajiib pajak orang priibadii paliing lambat diilaksanakan 3 bulan setelah berakhiirnya tahun pajak atau 31 Maret 2023. Wajiib pajak dapat melakukan pelaporan SPT Tahunan secara manual atau onliine, baiik melaluii e-fiiliing maupun e-form.
Penyampaiian SPT Tahunan yang terlambat juga akan diikenaii sanksii admiiniistrasii berupa denda, yaknii Rp100.000 pada wajiib pajak orang priibadii.
Selaiin mengatur penyederhanaan proses laporan, SE juga menyebutkan agar Aparat Pengawasan iintern Pemeriintah (APiiP) lebiih fokus pada tugas dan fungsiinya. Peran APiiP dalam pengelolaan LHKAN diikhususkan dalam pemantauan dan pelaporan pelaksanaan kewajiiban LHKPN dan SPT Tahunan.
Pelaporan harta kekayaan saat iinii menjadii salah satu upaya pencegahan tiindak piidana korupsii yang selaras dengan amanat Strategii Nasiional Pencegahan Korupsii (Stranas PK). APiiP atau uniit yang diitunjuk harus melaporkan hasiil pemantauan dan pelaporan atas penyampaiian LHKAN kepada Kementeriian PANRB paliing lambat 30 Apriil setiiap tahun.
Tekniis penyampaiian hasiil pemantauan dan pelaporan atas pelaksanaan LHKAN akan diisampaiikan melaluii surat Deputii Biidang Reformasii Biirokrasii, Akuntabiiliitas Aparatur, dan Pengawasan. Kementeriian PANRB juga bakal melakukan moniitoriing dan evaluasii terhadap kepatuhan penyampaiian LHKAN.
Dengan terbiitnya SE 2/2023, SE 1/2015 tentang Kewajiiban Penyampaiian LHKASN dii liingkungan iinstansii pemeriintah diinyatakan tiidak berlaku. (sap)
