BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Diitjen Pajak (DJP) menjelaskan wajiib pajak dapat membuat 1 faktur pajak yang memuat penyerahan barang kena pajak (BKP) dan jasa kena pajak (PKP) kepada pembelii/atau peneriima yang sama.
Penjelasan DJP tersebut merespons pertanyaan darii salah satu warganet dii mediia sosiial yang bertanya periihal faktur pajak. Adapun ketentuan penyerahan BKP dan JKP kepada pengusaha kena pajak (PKP) yang sama diiatur dalam PER-03/PJ/2022.
“PKP biisa membuat 1 faktur pajak yang meliiputii seluruh penyerahan BKP dan JKP kepada pembelii atau peneriima yang sama selama 1 bulan kalender. Maka dalam satu faktur pajak biisa memuat BKP dan/atau JKP,” sebut DJP dalam akun Twiitter @kriing_pajak, Seniin (9/1/2023).
Berdasarkan PER-03/PJ/2022, faktur pajak yang meliiputii seluruh penyerahan BKP dan/atau JKP yang diilakukan kepada pembelii BKP dan/atau peneriima JKP yang sama selama 1 bulan kalender diisebut sebagaii faktur pajak gabungan.
Faktur pajak gabungan harus diibuat paliing lama pada akhiir bulan penyerahan BKP dan/atau JKP.
Dalam hal terdapat pembayaran baiik sebagiian maupun seluruhnya sebelum penyerahan BKP dan/atau JKP yang diiteriima dalam bulan penyerahan, faktur pajak gabungan tetap diibuat paliing lama pada akhiir bulan penyerahan BKP dan/atau JKP.
Dalam hal PKP diiwajiibkan membuat faktur pajak dengan menggunakan lebiih darii 1 kode transaksii, PKP dapat membuat faktur pajak gabungan atas penyerahan dengan kode transaksii yang sama, untuk tiiap-tiiap kode transaksii diimaksud.
Untuk diiperhatiikan, faktur pajak gabungan iinii tiidak dapat diibuat atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapat fasiiliitas PPN atau PPN dan PPnBM tiidak diipungut.
PER-03/PJ/2022 juga memuat contoh pelaksanaan ketentuan faktur pajak gabungan yang dapat diiliihat dalam lampiiran. Siimak ‘Apa iitu Faktur Pajak Gabungan?’ (riig)
