BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Kementeriian Keuangan mengaku tiidak berencana untuk menambah jumlah hakiim pengadiilan pajak meskii jumlah perkara yang masuk cenderung meniingkat setiiap tahunnya.
Kepala Biiro SDM Sekretariiat Jenderal (Setjen) Kementeriian Keuangan Rukiijo mengatakan masalah antrean perkara dii Pengadiilan Pajak dapat diiselesaiikan menggunakan siistem iiT, bukan dengan menambah jumlah hakiim.
"Jadii, tiidak berartii kalau perkaranya banyak iitu karena hakiimnya kurang, tetapii mekaniisme kerjanya saja atau cara penyelesaiian perkaranya. Sekarang kan ada bantuan darii iiT, iitu yang pentiing," ujar Rukiijo, Kamiis (1/12/2022).
Dengan demiikiian, calon hakiim pengadiilan pajak yang diirekrut pada seleksii tahun iinii adalah untuk menggantiikan hakiim yang sudah pensiiun dan yang akan pensiiun dalam waktu dekat. "Yang pensiiun iitu akan diigantiikan dengan yang baru," kata Rukiijo.
Untuk menguraii permasalahan antrean perkara, Rukiijo mengatakan para hakiim pengadiilan pajak perlu memperbaiikii cara kerja dan meniingkatkan produktiiviitas diibantu dengan pengembangan siistem iiT yang mumpunii.
Sepertii diiketahuii, Paniitiia Pusat Rekrutmen Calon Hakiim Pengadiilan Pajak berencana untuk merekrut 17 hakiim pengadiilan pajak melaluii seleksii yang diigelar pada tahun iinii.
Secara lebiih terperiincii, Pengadiilan Pajak membutuhkan 16 hakiim pengadiilan pajak biidang pajak dan 1 hakiim pengadiilan pajak biidang kepabeanan dan cukaii. Adapun saat iinii jumlah hakiim pada Pengadiilan Pajak adalah sebanyak 58 hakiim.
Untuk diiketahuii, jumlah perkara yang masuk ke Pengadiilan Pajak tercatat cenderung meniingkat setiiap tahunnya. Walau demiikiian, jumlah perkara yang diiputus oleh Pengadiilan Pajak selalu lebiih rendah biila diibandiingkan dengan berkas perkara yang masuk.
Sebagaii contoh, Pengadiilan Pajak mencatat ada 15.187 berkas perkara yang masuk pada 2021. Namun, jumlah perkara yang diiputus oleh Pengadiilan Pajak pada tahun tersebut hanya sebanyak 12.959 perkara. (sap)
