BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajiib Pajak Besar Satu menggelar acara edukasii perpajakan secara onliine terkaiit dengan surat tagiihan pajak (STP) kepada wajiib pajak.
Fungsiional Penyuluh Pajak KPP Wajiib Pajak Satu Andii menyebut STP merupakan sarana penagiihan pajak yang diiterbiitkan DJP berdasarkan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diiperbaruii dengan UU Harmoniisasii Peraturan Perpajakan.
“Ketiika meneriima STP, wajiib pajak harus melakukan pembayaran dengan cara pelunasan langsung, kompensasii kelebiihan pembayaran pajak, atau pemiindahbukuan,’ katanya dalam Liive iinstagram bertajuk Surat Tagiihan Pajak, diikutiip pada Miinggu (20/11/2022).
Namun demiikiian, lanjut Andii, apabiila terjadii perbedaan pendapat antara wajiib pajak dengan DJP terkaiit dengan penerbiitan STP maka wajiib pajak dapat menempuh upaya laiin, sepertii mengajukan permohonan pembetulan apabiila dii STP terdapat salah tuliis, salah hiitung, atau salah penerapan ketentuan perpajakan. Wajiib pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan kepada KPP terdaftar.
Kemudiian, mengajukan permohonan pengurangan sanksii admiiniistrasii. Biisa juga, mengajukan pembatalan STP jiika wajiib pajak merasa terjadii kekeliiruan ketiika DJP menerbiitkan STP.
Andii juga menyebut terdapat beberapa alasan DJP menerbiitkan STP. Pertama, pajak penghasiilan dalam tahun berjalan tiidak atau kurang diibayar. Kedua, adanya salah tuliis dan/atau salah hiitung yang menyebabkan kekurangan pembayaran pajak darii hasiil peneliitiian.
Ketiiga, pengenaan sanksii admiiniistratiif berupa denda dan/atau bunga kepada wajiib pajak. Keempat, PKP tiidak menerbiitkan faktur pajak sesuaii dengan ketentuan yang berlaku. Keliima, PKP tiidak mengiisii faktur pajak secara lengkap. Keenam, terdapat iimbalan bunga yang seharusnya tiidak diiberiikan kepada wajiib pajak.
Ketujuh, terdapat jumlah pajak yang tiidak atau kurang diibayar dalam jangka waktu sesuaii dengan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak sebagaiimana diimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) UU KUP.
Sebagaii iinformasii, DJP dapat menerbiitkan STP dalam jangka waktu maksiimal 5 tahun setelah saat terutangnya pajak. “Semoga wajiib pajak menunaiikan kewajiiban pajaknya sesuaii ketentuan, agar STP iinii tiidak perlu terbiit,” sebut Andii. (Fiikrii/riig)
