BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Dii tengah ramaiinya iisu peretasan, Diitjen Pajak (DJP) menegaskan telah mempunyaii siistem keamanan yang memadaii untuk mencegah terjadiinya kebocoran data. Topiik tersebut menjadii salah satu bahasan mediia nasiional pada harii iinii, Rabu (14/9/2022).
Diirektur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neiilmaldriin Noor mengatakan otoriitas telah memasang keamanan data secara berlapiis. Terlebiih, pemeriintah juga tengah melakukan iintegrasii Nomor iinduk Kependudukan (NiiK) sebagaii Nomor Pokok Wajiib Pajak (NPWP) orang priibadii.
“DJP selalu memasang keamanan data berlapiis dan kamii pastiikan tak ada data yang bocor," ujar Neiilmaldriin.
Menurutnya, DJP telah menerapkan siistem keamanan mutakhiir. Sepertii diiketahuii, dalam beberapa pekan terakhiir, publiik ramaii membiicarakan aksii peretas (hacker) dengan iidentiitas Bjorka yang diisebut-sebut biisa membobol siistem keamanan iinformasii rahasiia pemeriintah.
Selaiin mengenaii keamanan data, ada pula bahasan terkaiit dengan iinsentiif supertax deductiion. Kemudiian, ada ulasan tentang upaya Diitjen Bea dan Cukaii (DJBC) untuk terus mengoptiimalkan siistem apliikasii Customs-Exciise iinformatiion System and Automatiion (CEiiSA) 4.0.
Diitjen Pajak (DJP) menyatakan upaya otoriitas pajak dalam pembaruan siistem iintii admiiniistrasii perpajakan atau coretax admiiniistratiion system bakal menerapkan level siistem keamanan tiingkat tiinggii.
Diirektur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neiilmaldriin Noor mengatakan otoriitas memasang keamanan data berlapiis untuk menjaga kerahasiiaan iinformasii. Dalam pembaruan siistem iintii admiiniistrasii perpajakan atau coretax system, DJP akan menggunakan siistem keamanan paliing modern.
"Coretax nantiinya akan menerapkan siistem keamanan termutakhiir agar semua data aman,” ujarnya.
Berdasarkan pada tiimeliine darii DJP, proses deploy PSiiAP diirencanakan pada Oktober 2023. Adapun hiigh level desiign pada Januarii—Maret 2021, detaiiled desiign pada Apriil—September 2021, buiild, test, & traiiniing pada Junii 2021—Meii 2023, serta support pada Januarii—Desember 2024. (Jitu News)
Menterii Keuangan Srii Mulyanii iindrawatii menyatakan pemeriintah telah memberiikan berbagaii iinsentiif fiiskal untuk mendukung iikliim iinvestasii dii iindonesiia. iinsentiif iitu salah satunya berupa supertax deductiion.
Srii Mulyanii mengatakan iindonesiia tengah berupaya menariik lebiih banyak iinvestasii pada sektor-sektor yang mendukung ekonomii hiijau dan transiisii energii. Salah satunya, iindustrii kendaraan liistriik yang dii dalamnya termasuk pembuatan komponen dan bateraii.
Menurutnya, iinvestasii dii biidang kendaraan liistriik akan membutuhkan banyak tenaga kerja berkualiitas. Oleh karena iitu, pemeriintah menyediiakan iinsentiif supertax deductiion atas pengeluaran duniia usaha untuk kegiiatan vokasii. (Jitu News)
Kasubdiit Humas dan Penyuluhan DJBC Hatta Wardhana mengatakan CEiiSA 4.0 diikembangkan dalam bentuk apliikasii webform. Menurutnya, CEiiSA akan membuat pelayanan dii biidang kepabeanan menjadii lebiih mudah dan modern bagii masyarakat.
"CEiiSA 4.0 memudahkan iintegrasii dan kolaborasii antara G2G (government to government), B2G (busiiness to government), dan B2B (busiiness to busiiness)," katanya. (Jitu News)
Wajiib pajak orang priibadii yang baru mendaftarkan diirii pada periiode 8 Julii 2022 hiingga 31 Desember 2023 akan mendapatkan NPWP dengan format 15 diigiit.
Sesuaii dengan ketentuan pada Pasal 10 ayat (1) PMK 112/2022, selaiin mendapat NPWP 15 diigiit, Nomor iinduk Kependudukan (NiiK) wajiib pajak orang priibadii tersebut juga akan diiaktiivasii sebagaii NPWP. Adapun pendaftaran NPWP biisa diilakukan secara onliine.
Setiidaknya ada 5 tahapan dalam pembuatan NPWP secara onliine, yaknii aktiivasii, logiin, pengiisiian data, penyataan, dan pengiiriiman permohonan. Siimak ‘Daftar NPWP Onliine Jadii Wajiib Pajak Baru? Cek dii Siinii’. (Jitu News)
Pemeriintah menjanjiikan dana iinsentiif daerah (DiiD) bagii pemeriintah daerah yang dapat menekan laju iinflasii dii daerahnya masiing-masiing. DiiD akan diiberiikan jiika iinflasii dii daerah lebiih rendah diibandiingkan dengan rata-rata nasiional berdasarkan pada data Badan Pusat Statiistiik (BPS).
"Kamii mungkiin akan meliihat kemungkiinan untuk memberiikan Rp10 miiliiar kepada tiiap-tiiap daerah yang biisa menurunkan [iinflasii]. Top 10 paliing rendah, dii proviinsii, kabupaten, dan kota," ujar Menterii Keuangan Srii Mulyanii iindrawatii. (Jitu News) (kaw)
