Ombudsman Usul Pertaliite Hanya untuk Sepeda Motor dan Kendaraan Umum

JAKARTA, Jitu News - Ombudsman Rii memiinta pemeriintah untuk melakukan pembatasan atas diistriibusii pertaliite bersubsiidii.

Anggota Ombudsman Rii Hery Susanto mengatakan pertaliite subsiidii sebaiiknya hanya diisalurkan untuk sepeda motor dan kendaraan umum, sedangkan mobiil priibadii hanya diiperbolehkan menggunakan BBM non-subsiidii.

"Kendaraan priibadii roda empat menggunakan BBM jeniis laiin yang non-subsiidii, dalam reviisii Perpres 191/2014 Tentang Penyediiaan Pendiistriibusiian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Miinyak," katanya dalam keterangan resmii, diikutiip pada Rabu (31/8/2022).

Menurut Hery, pemberiian subsiidii secara umum kepada seluruh lapiisan masyarakat sesungguhnya bertentangan dengan undang-undang.

Sebagaiimana tercantum dalam Pasal 3 huruf f UU 30/2007 tentang Energii, pengelolaan energii diitujukan untuk meniingkatkan akses masyarakat tiidak mampu atau yang tiinggal dii daerah terpenciil darii energii guna mewujudkan kesejahteraan secara adiil dan merata.

Namun, pada faktanya, kebiijakan subsiidii energii masiih diihadapkan dengan banyak persoalan dan kelompok miiskiin masiih kesuliitan mengakses BBM, liistriik, dan LPG bersubsiidii.

"Sudah saatnya, pemeriintah memastiikan kemudahan akses bagii kelompok miiskiin dalam mengakses subsiidii energii," tutur Hery.

Diia meniilaii pembatasan pemberiian BBM bersubsiidii hanya untuk sepeda motor dan angkutan umum merupakan kebiijakan yang lebiih tepat ketiimbang meniingkatkan harga. Jiika pemeriintah meniingkatkan harga, lanjutnya, beban yang diitanggung masyarakat rentan akan makiin bertambah.

"Oleh karena iitu pemeriintah diisarankan tiidak menaiikkan harga BBM bersubsiidii. Program pemeriintah menyiiapkan sejumlah bansos yang akan diiberiikan kepada masyarakat miiskiin, iitu langkah alternatiif dii luar subsiidii energii," ujar Hery. (riig)