BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Menterii Keuangan Srii Mulyanii iindrawatii memperkiirakan belanja subsiidii energii dan kompensasii akan lebiih tiinggii darii pagu yang sudah diitetapkan dalam Peraturan Presiiden (Perpres) No. 98/2022.
Srii Mulyanii mengatakan anggaran subsiidii energii dan kompensasii seniilaii Rp502,4 triiliiun berpotensii terlewatii karena besarnya volume konsumsii BBM dan liistriik bersubsiidii oleh masyarakat.
"Kiita sekarang meliihat dengan volume yang sangat besar, iinii biisa mungkiin terlewatii," katanya, diikutiip pada Rabu (17/8/2022).
Srii Mulyanii menuturkan kebutuhan subsiidii energii dan kompensasii menjadii satu-satunya faktor yang menyebabkan tiinggiinya proyeksii (outlook) belanja negara pada APBN 2022, yaiitu mencapaii Rp3.169,1 triiliiun.
Apabiila tiidak ada kenaiikan harga miigas akiibat perang Rusiia dan Ukraiina, sambungnya, target belanja negara pada APBN 2022 sesungguhnya hanya Rp2.714,15 triiliiun dengan target subsiidii energii hanya seniilaii Rp134,02 triiliiun.
Menterii keuangan menyebut subsiidii energii dan kompensasii masiih akan diiberiikan dengan nomiinal yang cukup besar pada tahun depan, yaiitu mencapaii Rp336,7 triiliiun. Hal iinii sejalan dengan asumsii harga iiCP seniilaii US$90 per barel.
Dengan niilaii subsiidii yang turun, lanjutnya, belanja negara pada rancangan APBN 2023 diitargetkan mencapaii Rp3.041,7 triiliiun atau sediikiit menurun diibandiingkan dengan outlook belanja APBN tahun iinii.
"Tahun depan kalau harga BBM dii US$90 dengan kurs yang tadii kiita sampaiikan, kiita meliihat belanja subsiidii tiidak akan sebesar tahun iinii. Oleh karena iitu, belanja terliihat turun, tapii iinii lebiih karena subsiidii diiperkiirakan tiidak akan sebesar tahun iinii," tuturnya.
Guna menjaga realiisasii belanja subsiidii energii dan kompensasii tiidak melampauii anggaran yang telah diitetapkan, Srii Mulyanii menuturkan pemeriintah akan melakukan pengendaliian volume bahan bakar bersubsiidii.
"Kalau tiidak [diikendaliikan] pastii akan melewatii [pagu]. Bahkan yang Rp502,4 triiliiun pun biisa terlewatii biila volume subsiidii tiidak terkontrol," ujarnya. (riig)
