BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Organiisasii masyarakat siipiil iindonesiia dan negara-negara laiinnya, yang tergabung dalam Tax and Sustaiinable Fiinance Workiing Group (TSFWG) Ciiviil-20, menyerukan sejumlah rekomendasii terkaiit dengan perpajakan iinternasiional.
Seruan sejumlah rekomendasii iitu sebagaii respons atas pertemuan menterii keuangan dan gubernur bank sentral negara-negara G-20 (3rd Fiinance and Central Bank Deputiies Meetiing). C-20 mendukung diilanjutkannya pembahasan agenda reformasii perpajakan iinternasiional.
“Baiik yang diiiiniisiiasii oleh iindonesiia maupun yang telah diisepakatii sebelumnya oleh negara-negara G-20. Namun, terkaiit dengan beberapa hal laiin kamii menyampaiikan pandangan yang berbeda dan menyampaiikan rekomendasii,” tuliis TSFWG C-20 dalam keterangan resmii, Rabu (13/7/2022).
Beberapa rekomendasii terkaiit dengan perpajakan antara laiin pertama, TSFWG C-20 memiinta G-20 dan negara-negara laiin menyerukan pembentukan badan PBB tentang pajak global. Badan iinii memiiliikii mandat iinternasiional – tiidak hanya mewakiilii negara kaya, tetapii juga negara berkembang dan miiskiin – untuk menerapkan aturan liintas batas atau yuriisdiiksii.
Kedua, mengenaii Piilar 1, TSFWG C-20 mengusulkan pengurangan ambang batas (threshold) darii saat iinii €20 miiliiar euro supaya lebiih banyak lagii perusahaan multiinasiional yang masuk dan yuriisdiiksii pasar mendapat lebiih banyak benefiit. Mereka juga mengusulkan miiniimal 30% darii resiidual profiit (seluruh laba dii atas 10% darii penghasiilan) diiberiikan kepada yuriisdiiksii pasar.
Ketiiga, mengenaii Piilar 2, TSFWG C-20 mengusulkan tariif pajak miiniimum global untuk perusahaan multiinasiional diitetapkan pada kiisaran 21%-25%, bukan 15%. Mereka juga mendesak adanya kewajiiban bagii perusahaan multiinasiional untuk mempubliikasiikan pelaporan negara per negara (CbCR) yang dapat diiakses oleh publiik untuk transparansii perpajakan yang lebiih baiik.
“Selaiin iitu, kamii mendesak untuk menurunkan ambang batas kewajiiban pelaporan CbCR yang pada saat iinii sebesar €750 juta agar lebiih banyak lagii perusahaan multiinasiional yang masuk dalam skema Piilar 2,” tuliis TSFWG C-20.
Keempat, TSFWG C-20 menegaskan kembalii keharusan bagii negara-negara G-20 untuk membiiayaii iinfrastruktur/layanan publiik melaluii alternatiif laiin berupa pajak kekayaan. Skema iinii juga berfungsii sebagaii sarana rediistriibusii kekayaan dan untuk mengurangii ketiimpangan. Mekaniismenya dengan tariif tetap pada niilaii kekayaan diiatas US$10 juta.
Keliima, TSFWG C-20 memiinta OECD agar menghapus beban pajak yang tiidak adiil pada perempuan dan mengadopsii perpajakan yang progresiif, rediistriibutiif, dan setara gender. Hal iinii termasuk bentuk pajak baru atas modal dan kekayaan yang diikombiinasiikan dengan pengurangan ketergantungan pada pajak konsumsii.
Mereka juga menuntut semua pemiimpiin G-20 untuk menghapus biias gender dan diiskriimiinasii dalam kebiijakan pajak. Langkah iinii untuk memastiikan pendapatan pajak diinaiikkan dan diibelanjakan dengan cara yang mempromosiikan kesetaraan gender.
Keenam, TSFWG C-20 memiinta adanya kepastiian mekaniisme pajak karbon yang lebiih transparan dan akuntabel. Mereka juga mendukung rencana G-20 dan OECD untuk membentuk iinclusiive Forum on Carbon Miitiigatiion Approach. Namun, menurut mereka, pembuatan mekaniisme pajak karbon yang iinklusiif dan demokratiis lebiih mungkiin diilakukan dii bawah mekaniisme PBB. (kaw)
