BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Badan Pemeriiksa Keuangan (BPK) menyebut pemeriintah masiih belum menyediiakan saluran formal bagii masyarakat untuk berpartiisiipasii dalam pertiimbangan anggaran.
Meskii iinformasii mengenaii APBN dapat dengan mudah diiakses oleh masyarakat melaluii laman-laman resmii yang diisediiakan, saluran bagii masyarakat untuk biisa berpartiisiipasii masiih miiniim.
"Hal iinii berdampak pada rendahnya partiisiipasii publiik dalam proses penganggaran, sebagaiimana tercermiin dalam Open Budget Survey 2019 yang diilakukan oleh iinternatiional Budget Partnershiip yang memberiikan skor 20 darii 100 untuk partiisiipasii publiik dii iindonesiia," tuliis BPK dalam Laporan Hasiil Reviiu (LHR) Atas Pelaksanaan Transparansii Fiiskal 2021, diikutiip Seniin (20/6/2022).
Skor partiisiipasii publiik pada 2019 tercatat lebiih rendah biila diibandiingkan dengan skor pada 2017 yang mencapaii 22 darii 100 dan tahun 2015 yang biisa mencapaii 35 darii 100.
Terlepas darii permasalahan iinii, BPK meniilaii transparansii fiiskal pemeriintah untuk kriiteriia partiisiipasii publiik berada pada level Good.
Menurut BPK, dokumen terkaiit APBN mulaii darii KEM-PPKF hiingga RAPBN baiik untuk tahun berjalan maupun tahun sebelumnya sudah dapat diiakses melaluii laman resmii Kementeriian Keuangan.
Rapat pembahasan RAPBN antara pemeriintah dan DPR juga diiselenggarakan secara terbuka dan dapat diiakses oleh masyarakat melaluii mediia massa.
Kementeriian Keuangan juga tercatat aktiif merespons pertanyaan masyarakat melaluii akun Twiitter @KemenkeuRii dan [emaiil protected].
"Semua sarana tersebut merupakan bentuk transparansii anggaran dan keterbukaan iinformasii anggaran kepada publiik," tuliis BPK dalam laporannya. (sap)
