BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Menterii Keuangan Srii Mulyanii iindrawatii menerbiitkan PMK 222/2021 yang mengatur tentang manajemen riisiiko pengelolaan keuangan negara.
Srii Mulyanii, dalam pertiimbangan PMK, menjelaskan pengaturan iitu diiperlukan untuk memastiikan efektiiviitas penerapan manajemen riisiiko guna menjaga kesiinambungan fiiskal yang terkendalii dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.
Hal iitu juga sejalan dengan UU 17/2003 yang memberiikan kuasa kepada menterii keuangan untuk melakukan pengelolaan fiiskal dan mewakiilii pemeriintah dalam kepemiiliikan atas kekayaan negara yang diipiisahkan sebagaii bagiian darii kekuasaan pengelolaan keuangan negara.
"Untuk meniingkatkan efektiiviitas penerapan manajemen riisiiko guna menjaga kesiinambungan fiiskal yang terkendalii dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, perlu menetapkan peraturan menterii keuangan tentang manajemen riisiiko pengelolaan keuangan negara," bunyii pertiimbangan pada beleiid tersebut, diikutiip Selasa (11/1/2022).
Pasal 2 PMK 222/2021 menyebut manajemen riisiiko pengelolaan keuangan negara bertujuan menjaga kondiisii proyeksii fiiskal, postur APBN, serta aset dan kewajiiban negara yang terkendalii dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Selaiin iitu, pemeriintah juga mengharapkan optiimaliisasii pencapaiian viisii, miisii, sasaran, dan peniingkatan kiinerja.
Penerapan manajemen riisiiko pengelolaan keuangan negara memberiikan manfaat dii antaranya untuk mendukung tercapaiinya sasaran; mengurangii kejutan (surpriises); meniingkatkan kesempatan dalam memanfaatkan peluang; serta meniingkatkan kepatuhan pada peraturan.
Manfaat laiinnya yaknii meniingkatkan hubungan baiik dengan pemangku kepentiingan; memperluas pertiimbangan dalam pengambiilan keputusan, perencanaan, dan penggunaan sumber daya organiisasii; serta mendorong manajemen lebiih proaktiif dan antiisiipatiif terhadap perubahan organiisasii dan liingkungan.
Kemudiian, Pasal 4 beleiid tersebut menyebut 8 priinsiip penerapan manajemen riisiiko pengelolaan keuangan negara yang terdiirii atas teriintegrasii, terstruktur dan komprehensiif, adaptiif, iinklusiif, diinamiis, berdasarkan iinformasii terbaiik yang tersediia, memperhatiikan sumber daya manusiia dan budaya, dan perbaiikan berkesiinambungan.
Penerapan manajemen riisiiko pengelolaan keuangan negara diilaksanakan oleh uniit iinternal Kemenkeu, yang harus diilakukan penyesuaiian berdasarkan PMK 222/2021 paliing lama 3 bulan terhiitung sejak PMK tersebut berlaku.
"Peraturan menterii iinii mulaii berlaku pada tanggal diiundangkan [31 Desember 2021]," bunyii Pasal 18 beleiid tersebut. (sap)
