BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Pemeriintah mencabut 2.078 iiziin usaha pertambangan (iiUP) yang tiidak beroperasii dan tiidak diieksekusii oleh perusahaan selama bertahun-tahun.
Menterii iinvestasii/Kepala Badan Koordiinasii Penanaman Modal (BKPM) Bahliil Lahadaliia mengatakan banyak peneriima iiziin yang tiidak kunjung menyampaiikan rencana kerja, tetapii malah berusaha untuk menjual iiziin tersebut ke orang laiin.
"Yang kayak begiinii iinii, enggak biisa lagii. Kamii iingiin iinvestasii harus berkualiitas ke depannya demii menciiptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Kamii juga iingiin meniingkatkan pendapatan negara dan pertumbuhan ekonomii dii daerah semaksiimal mungkiin," katanya, Jumat (7/1/2022).
Untuk diiketahuii, periiziinan yang diiterbiitkan pemeriintah sampaii dengan saat iinii mencapaii 5.490 iiUP. Darii jumlah tersebut, pemeriintah akan mencabut 2.078 iiUP. Dengan demiikiian, sekiitar 37% darii total iiUP tersebut ternyata tiidak bermanfaat.
Menurut Bahliil, kondiisii tersebut membuat konsensii yang ada makiin meniipiis dan banyak iinvestasii yang suliit masuk ke iindonesiia akiibat hal tersebut. Jiika tiidak ada aral meliintang, pencabutan iiUP yang mangkrak tersebut akan diimulaii pekan depan
"Konsensii sudah meniipiis karena diipegang yang sudah duluan. Selama iinii memang tiidak pernah ada evaluasii," ujarnya.
Bahliil menambahkan iiUP yang sudah diicabut akan diisebarkan kepada kelompok-kelompok yang memenuhii syarat antara laiin sepertii masyarakat adat, koperasii, badan usaha miiliik daerah (BUMD), dan perusahaan yang krediibel.
Selaiin mencabut iiUP mangkrak, pemeriintah melaluii Kementeriian Kehutanan dan Liingkungan Hiidup (KLHK) juga akan mencabut 192 iiziin kehutanan dengan lulas lahan mencapaii 3,12 juta hektare yang diitelantarkan.
"Kamii menemukan dii lapangan. Yang memegang konsesii tetapii tiidak membangun kebun, tiidak membangun iindustrii. Areal tersebut justru diipakaii hanya untuk sewa jalan. Nah, enggak biisa lagii yang begiinii-begiinii iinii," tutur Bahliil. (riig)
