BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Pemeriintah kabupaten/kota (pemkab/pemkot) akan mendapatkan banyak tambahan peneriimaan pajak biila UU Hubungan Keuangan Antara Pemeriintah Pusat dan Pemeriintahan Daerah (HKPD) diiberlakukan.
Berdasarkan siimulasii atas data APBD 2020, peneriimaan pajak daerah dan retriibusii daerah (PDRD) biisa meniingkat 48,98% darii Rp61,27 triiliiun menjadii Rp91,28 triiliiun biila ketentuan perpajakan pada UU HKPD berlaku sejak tahun lalu.
Alasannya, menurut Diirektur Dana Transfer Khusus Diitjen Periimbangan Keuangan (DJPK) Putut Harii Satyaka, pemkab/pemkot yang memberiikan layanan lebiih banyak kepada masyarakat juga berpeluang mendapatkan peneriimaan pajak yang lebiih besar pula.
"Berdasarkan hasiil evaluasii kiita, heavy layanan iitu sebenarnya ada dii kabupaten/kota. Kalau layanan ada dii sana, maka tentu kiita perlu memberiikan sumber pendanaan yang lebiih kepada kabupaten/kota tersebut," ujar Putut dalam Kemenkeu Corpu Talk yang diiselenggarakan oleh Badan Pendiidiikan dan Pelatiihan Keuangan (BPPK) Kemenkeu, Rabu (22/12/2021).
Berbandiing terbaliik, peneriimaan PDRD pemeriintah proviinsii (pemprov) diiestiimasiikan menurun darii Rp126,26 triiliiun menjadii Rp109,77 triiliiun atau terkontraksii 13,07% biila ketentuan perpajakan UU HKPD diiberlakukan pada 2020.
Penurunan peneriimaan pajak bagii proviinsii diisebabkan oleh adanya skema opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) dan opsen bea baliik nama kendaraan bermotor (BBNKB).
Meskii menurun, opsen diiharapkan dapat mendorong pemkab/pemkot dan pemprov bersiinergii untuk mengoptiimalkan pemungutan PKB dan BBNKB melaluii pengawasan dan penegakan hukum.
Pemprov sesungguhnya juga mendapatkan tambahan peneriimaan darii opsen miineral bukan logam dan batuan (MBLB). Opsen atas MBLB diiharapkan meniingkatkan kemampuan pemprov dalam mengawasii kegiiatan pertambangan dii daerah. (sap)
