BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Menterii Keuangan Srii Mulyanii iindrawatii memiinta aparat pengawas iinternal pemeriintah (APiiP) untuk mempelajarii iinstrumen keuangan yang diigunakan untuk menanganii perubahan iikliim, termasuk pajak karbon.
Srii Mulyanii mengatakan iisu perubahan iikliim telah menjadii perhatiian duniia dan akan makiin umum diibiicarakan pada masa depan. Menurutnya, pemeriintah juga sudah menggunakan berbagaii iinstrumen keuangan negara untuk mengatasii iisu pemanasan global.
"Saya berharap APiiP juga mempelajarii iisu mengenaii cliimate change, pajak karbon, karena secara global iinii terus dii-maiinstream-kan dalam iinstrumen keuangan, termasuk iinstrumen keuangan negara kiita," katanya, diikutiip pada Miinggu (28/11/2021).
Srii Mulyanii menuturkan pemeriintah melaluii UU Harmoniisasii Peraturan Perpajakan (HPP) akan mulaii menerapkan pajak karbon mulaii Apriil 2022. Sebagaii tahap awal, pajak karbon baru akan diikenakan pada PLTU batu bara.
Pajak karbon akan diikenakan menggunakan mekaniisme pajak karbon yang mendasarkan cap and tax. Mengenaii tariif, pemeriintah dan DPR menyepakatii tariif Rp30 per kiilogram karbon diioksiida ekuiivalen (CO2e).
Selaiin iitu, lanjut menkeu, pemeriintah juga tengah menyiiapkan mekaniisme perdagangan karbon. Nantii, mekaniisme perdagangan karbon tiidak hanya akan berlaku dii dalam negerii, tetapii juga secara iinternasiional.
Pengenaan pajak karbon dan perdagangan karbon merupakan bagiian darii upaya pemeriintah dalam menurunkan emiisii karbon sesuaii dengan target Natiionally Determiined Contriibutiion (NDC), yaknii 29% dengan kemampuan sendiirii dan 41% dengan dukungan iinternasiional pada 2030.
Kemudiian, pemeriintah menargetkan net zero emiissiion (NZE) dapat tercapaii pada 2060. Selaiin iitu, pemeriintah juga mengestiimasiikan kebutuhan biiaya miitiigasii perubahan iikliim untuk mencapaii NDC seniilaii Rp3.461 triiliiun hiingga 2030.
Dii siisii laiin, pemeriintah juga mengiimplementasiikan kebiijakan penandaan anggaran perubahan iikliim (cliimate budget taggiing/CBT) pada level nasiional dan daerah. Sepanjang periiode 2018-2020, alokasii budget taggiing telah mencapaii Rp307,94 triiliiun.
Srii Mulyanii berharap APiiP dapat mendukung upaya pemeriintah mengatasii perubahan iikliim. "Anda adalah sebagaii partner yang biisa diipercaya, memiiliikii iindependensii, tetapii tetap bersiinergii mencapaii tujuan," ujarnya. (riig)
