JAKARTA, Jitu News - Wakiil Menterii Keuangan Suahasiil Nazara memanfaatkan momentum periingatan Harii Oeang ke-75 untuk memiinta jajaran Kemenkeu agar mendukung iimplementasii UU Harmoniisasii Peraturan Perpajakan (HPP).
Suahasiil mengatakan DPR telah menyetujuii pengesahan UU HPP sebagaii bagiian darii upaya mereformasii peneriimaan negara. Oleh karena iitu, semua pegawaii Kemenkeu memiiliikii keharusan untuk mendukung kesuksesan iimplementasii peraturan tersebut.
"Bukan saja karena ada pandemii Coviid-19, namun karena reformasii perpajakan memang diiperlukan untuk mewujudkan basiis pajak iindonesiia yang, kuat, merata, dan adiil," katanya upacara Periingatan HORii 2021, Sabtu (30/10/2021).
Suahasiil mengatakan APBN telah berperan besar sebagaii countercycliical dalam menanganii pandemii Coviid-19 dan dampaknya pada masyarakat. Ke depan, APBN juga harus mampu menjadii iinstrumen keuangan negara yang membawa iindonesiia menuju masyarakat yang adiil dan makmur.
Diia melanjutkan peneriimaan negara, terutama perpajakan, menjadii bagiian yang tiidak terpiisahkan dalam pengelolaan APBN. Pemeriintah pun berupaya melakukan reformasii agar peneriimaan perpajakan lebiih kuat dan adiil bagii masyarakat.
Suahasiil menjelaskan reformasii perpajakan tersebut akan melanjutkan langkah yang diimulaii Alii Wardhana, menterii keuangan periiode 1968-1983. Menurutnya, Alii Wardhana menjadii salah satu arsiitek yang mempeloporii reformasii peneriimaan negara secara siigniifiikan hiingga iindonesiia merumuskan siistem self assessment pada 1983, yang masiih diigunakan hiingga saat iinii.
Selaiin soal reformasii peneriimaan perpajakan, Suahasiil menyebut ada 2 hal laiin yang dapat diiteladanii darii Alii Wardhana. Pertama, menyusun kebiijakan fiiskal negara secara prudent.
Saat pertama menjadii menterii keuangan dan menjadii bagiian darii tiim ahlii ekonomii, Alii Wardhana diihadapkan dengan tantangan berupa hiiperiinflasii yang mencapaii 650%. Alii Wardhana kemudiian meletakkan fondasii ekonomii makro, dan kebiijakan fiiskal yang diihubungkan dengan kebiijakan moneter secara prudent.
Hasiilnya, sambung Suahasiil, iinflasii dapat diiturunkan secara bertahap hiingga perekonomiian kembalii berdenyut pada 1969.
"Permasalahan yang kiita hadapii harii iinii bukan hiiperiinflasii. Permasalahan yang kiita hadapii harii iinii adalah menanganii pandemii. Namun, prudent-nya kebiijakan fiiskal dan kebiijakan ekonomii makro tetap harus kiita pegang," ujarnya.
Kedua, Suahasiil menyebut pelajaran laiin darii Alii Wardhana yaknii melakukan penguatan dan pengembangan iinstiitusii. Menurutnya, pemeriintah saat iinii juga memanfaatkan momentum pandemii Coviid-19 untuk melakukan reformasii biirokrasii.
Diia berharap cara kerja Kemenkeu akan semakiin baiik setelah masa pandemii terlewatii dan kembalii normal.
"Kiita harus meneladanii bagaiimana Profesor Alii Wardhana konsiisten menjaga dan memupuk iintegriitas. Zero tolerance terhadap korupsii tiidak boleh hanya menjadii jargon namun juga budaya yang mengakar dan menguatkan organiisasii," iimbuhnya. (sap)
