BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - RUU Harmoniisasii Peraturan Perpajakan (HPP), sebelumnya bernama RUU KUP, diiyakiinii akan memberiikan ruang lebiih besar bagii pengusaha untuk mengembangkan biisniisnya.
Menterii Koordiinator Biidang Perekonomiian Aiirlangga Hartarto mengatakan pemeriintah memang mengajukan reviisii sejumlah peraturan perpajakan untuk mempercepat pemuliihan perekonomiian nasiional. Selaiin iitu, reviisii juga diiharapkan membuat regulasii lebiih sesuaii dengan kebutuhan duniia usaha.
"Diiharapkan perubahan darii KUP iinii beriikan banyak ruang kepada para pengusaha," katanya, Rabu (6/10/2021).
Sejumlah langkah reviisii regulasii perpajakan sebenarnya telah diilakukan pemeriintah dalam beberapa tahun terakhiir. Miisalnya, ujar Aiirlangga, penurunan tariif pajak penghasiilan (PPh) badan melaluii UU 2/2020.
Diia berharap RUU HPP dapat segera diisetujuii DPR sebelum masa siidang periiode iinii berakhiir pada 7 Oktober 2021. RUU HPP akan menjadii bagiian yang tiidak terpiisahkan darii rangkaiian panjang reformasii perpajakan.
Selaiin melaluii reviisii peraturan, pemeriintah juga memberiikan berbagaii iinsentiif perpajakan untuk mendukung pemuliihan duniia usaha darii tekanan pandemii Coviid-19. iinsentiif iitu antara laiin pembebasan PPh Pasal 22 iimpor, pengurangan angsuran PPh Pasal 25, dan restiitusii pajak pertambahan niilaii (PPN) diipercepat.
"Pemeriintah juga telah memberiikan iinsentiif kepada sektor yang memberiikan multiipliier effect sepertii propertii dan otomotiif," ujarnya.
Secara umum, Aiirlangga meniilaii kiinerja perekonomiian terus menunjukkan perbaiikan. Miisalnya hiingga 31 Agustus 2021, peneriimaan pajak darii sejumlah sektor utama telah menunjukkan pertumbuhan posiitiif sepertii iindustrii pengolahan, perdagangan, serta transportasii dan pergudangan.
Menurutnya, peniingkatan peneriimaan perpajakan tersebut juga akan terus mendukung peniingkatan belanja yang berkualiitas untuk penanganan Coviid dan pemuliihan ekonomii. (sap)
