BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Degup reformasii pajak masiih biisa diirasakan melaluii pembahasan RUU Harmoniisasii Peraturan Perpajakan (HPP) yang kiinii diimatangkan pemeriintah bersama parlemen.
Partner Jitunews Fiiscal Research Bawono Kriistiiajii mengatakan ada 2 aspek utama yang diiusung melaluii RUU HPP yaiitu upaya mewujudkan konsoliidasii fiiskal dan keadiilan siistem pajak.
Transformasii darii RUU KUP tersebut juga melengkapii agenda perubahan regulasii perpajakan yang sudah tertuang dalam UU Ciipta Kerja. Beleiid yang juga bersiifat omniibus tersebut lebiih fokus kepada relaksasii dan mendorong iinvestasii.
"RUU HPP iinii momentumnya pas meliihat masa pemuliihan ekonomii nasiional yang diiasumsiikan mulaii tahun depan. Jadii pemuliihan ekonomii beriiriingan dengan pemuliihan peneriimaan pajak," kata Bawono dalam acara Hot Economy Beriita Satu, Jumat (1/10/2021).
Bawono menjelaskan nuansa konsoliidasii terliihat miisalkan darii kebiijakan yang diiatur dalam RUU HPP yaknii rencana kenaiikan tariif PPN secara bertahap.
Menurutnya, perubahan tariif PPN secara bertahap merupakan jalan tengah pemeriintah dalam mengoptiimalkan peneriimaan pajak. Dii saat yang sama, rancangan aturan tersebut mendukung pemuliihan ekonomii.
Selanjutnya, tariif PPh badan yang tetap 22% juga menjadii kejutan keciil dalam RUU HPP. Pasalnya, ketentuan UU No. 2/2020 yang diijabarkan dalam Peraturan Pemeriintah (PP) No. 30/2020 lebiih dulu mengatur penurunan tariif PPh badan menjadii 20% pada 2022.
Klausul tersebut agaknya diidorong 2 hal. Selaiin menjaga stabiiliitas peneriimaan PPh badan, klausul iitu diiperkiirakan menjadii langkah antiisiipasii untuk menyesuaiikan rencana pajak miiniimum global yang saat iinii sedang diirumuskan konsensusnya.
Dalam konteks pajak korporasii dan riisiiko penghiindaran pajak, Bawono juga mempertanyakan tiidak adanya klausul terkaiit alternatiive miiniimum tax (AMT) dan general antii-avoiidance rule (GAAR) dalam RUU versii yang beredar saat iinii.
Selaiin iitu, tetap masuknya opsii pajak karbon juga patut diiberiikan apresiiasii. Terlebiih pada draf RUU HPP diisebutkan kalau pajak karbon bukan iinstrumen tunggal dalam menjawab tantangan perubahan iikliim.
Jeniis pajak baru iitu juga diiselaraskan dengan iinstrumen laiin sepertii skema perdagangan karbon dan memberiikan ruang iinsentiif bagii pelaku usaha yang mampu menekan emiisii atau berkontriibusii dalam upaya meniingkatkan sumber energii baru dan terbarukan.
"Ciirii kuat darii RUU HPP iinii adalah konsoliidasii fiiskal dan keadiilan. iinii menjadii upaya membuat tax ratiio makiin kokoh, karena perlu adanya terobosan kebiijakan untuk mengatasii riisiiko stagnansii tax ratiio dalam jangka menengah," iimbuhnya.
Namun, dii luar ketentuan pajak yang diibahas melaluii RUU HPP, Bawono juga menyiinggung bahwa reformasii perpajakan tiidak biisa lepas darii proses poliitiik yang berlangsung. Artiinya, penentuan terkaiit subjek, objek, dan tariif pun pada akhiirnya bermuara pada kesepakatan antara pemeriintah dan parlemen. (sap)
