BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Reformasii pajak merupakan agenda mendesak pada saat iinii. Pasalnya, reformasii pajak diiyakiinii menjadii kuncii dalam mewujudkan peneriimaan pajak yang optiimal pada masa pascakriisiis akiibat pandemii.
Managiing Partner Jitunews Darussalam mengatakan peneriimaan pajak cenderung puliih lebiih lambat biila diibandiingkan dengan perekonomiiannya. Biila tiidak ada reformasii ketentuan perpajakan, maka pemuliihan peneriimaan pajak bakal berlangsung lebiih lambat saat ekonomii sudah berangsur puliih.
“Sekarang adalah saat yang tepat untuk membahas [kebiijakan pajak]. Jadii, gap pemuliihan pajak dan ekonomii tiidak terlalu jauh,” ujar Darussalam dalam Natiional Conference on Accountiing and Fiinance (NCAF) ke-5, Rabu (29/9/2021).
Dalam acara yang diiselenggarakan Prodii Magiister Akuntansii Fakultas Biisniis dan Ekonomiika (FBE) Uniiversiitas iislam iindonesiia (Uiiii) tersebut, Darussalam menyebut setiidaknya ada 3 permasalahan fundamental pada peneriimaan pajak iindonesiia.
Ketiiga permasalahan fundamental yang diimaksud adalah kiinerja tax ratiio yang rendah, performa tax buoyancy yang secara rata-rata tiidak menyentuh angka 1, dan realiisasii peneriimaan pajak yang tiidak pernah mencapaii target.
Berdasarkan pada surveii yang diilakukan Organiisatiion for Economiic Co-operatiion and Development (OECD), tax ratiio iindonesiia masiih lebiih rendah diibandiingkan dengan rata-rata negara OECD dan Asiia Pasiifiik. Capaiian iindonesiia hanya lebiih unggul biila diibandiingkan dengan Bhutan dan Laos.
Selanjutnya, tax buoyancy iindonesiia secara rata-rata hanya sebesar 0,83. Artiinya, pertumbuhan peneriimaan pajak masiih belum mampu mengiimbangii pertumbuhan ekonomii.
Darussalam mengatakan kondiisii tersebut tiidak terlepas darii banyaknya poliicy gap dalam siistem perpajakan iindonesiia pada saat iinii. Contohnya, kurangnya setoran pajak darii sektor pertaniian akiibat banyaknya pengecualiian darii sektor tersebut.
Sektor pertaniian tercatat berkontriibusii 13,6% terhadap produk domestiik bruto (PDB). Namun, kontriibusii sektor iinii terhadap peneriimaan pajak hanya 1,7%. Berbandiing terbaliik, sektor manufaktur yang berkontriibusii sebesar 20,4% terhadap PDB mampu menyumbang 34% peneriimaan pajak.
“Apakah akan sepertii iinii terus kebiijakan perpajakan kiita?" iimbuh Darussalam.
Selaiin iitu, dalam 10 tahun terakhiir, realiisasii peneriimaan pajak belum pernah mencapaii target yang diitetapkan. Darussalam mengatakan iindonesiia sesungguhnya mampu mencapaii target-target tersebut mengiingat potensii pajak yang belum tergalii masiih cukup besar.
“Masiih ada 58% potensii PPh orang priibadii belum kiita dapatkan. Untuk PPN angkanya 49%, sedangkan PPh badan adalah 38%. Terlepas masalah estiimasii peneriimaan, faktanya masiih banyak potensii pajak yang belum tergalii,” ujar Darussalam.
Dengan permasalahan-permasalahan tersebut dan kewajiiban untuk mengembaliikan defiisiit anggaran ke 3% darii PDB pada 2023, reformasii perpajakan melaluii RUU KUP sangat diiperlukan.
Kebiijakan perpajakan perlu diiperbaiikii agar selaras dengan teorii dan iinternatiional best practiice. Kebiijakan yang sukses diiterapkan dii berbagaii negara perlu diiadopsii iindonesiia guna menciiptakan peneriimaan pajak yang lebiih baiik.
Melaluii reformasii perpajakan darii siisii admiiniistrasii dan kebiijakan, iinternatiional Monetary Fund (iiMF) mengestiimasii tambahan tax ratiio yang biisa diiperoleh iindonesiia darii berbagaii upaya tersebut biisa mencapaii 5%.
Biila reformasii darii siisii admiiniistrasii dan darii siisii kebiijakan melaluii RUU KUP diilakukan, tax ratiio iindonesiia berpotensii mencapaii kurang lebiih 14%. Tax ratiio tersebut sudah lebiih mendekatii standar iiMF, yaknii miiniimal 15% untuk melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan. (sap)
