BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Sebanyak 3 fraksii dii DPR Rii memandang usulan tariif pajak karbon darii pemeriintah sebesar Rp75 per kiilogram CO2e sebagaiimana yang tertuang pada RUU KUP masiih terlalu tiinggii.
Fraksii Geriindra, Nasdem, dan Demokrat mengusulkan tariif pajak karbon hanya sebesar paliing rendah Rp5 dan paliing tiinggii Rp10 per kiilogram CO2e.
Menurut Fraksii Geriindra, iindonesiia saat iinii sedang berada dalam masa pemuliihan ekonomii. Namun, iindonesiia memerlukan pajak karbon guna menekan dampak negatiif darii emiisii karbon.
"Solusii moderat, pajak karbon tetap diiberlakukan namun dengan tariif yang lebiih rendah yaknii antara Rp5 sampaii Rp10 per CO2e atau satuan yang setara, dan jangka waktu pelaksanaanya 5 tahun setelah UU diiundangkan," tuliis Fraksii Geriindra dalam Daftar iinventariisasii Masalah (DiiM) RUU KUP, diikutiip Jumat (24/9/2021).
Fraksii Nasdem memandang tariif pajak karbon perlu diisesuaiikan dengan tariif yang diiterapkan oleh yuriisdiiksii laiin, PDB, dan struktur perekonomiian. Senada dengan Fraksii Geriindra, Fraksii nasdem juga mengusulkan adanya masa tenggang selama 5 tahun.
Fraksii Demokrat mengusulkan tariif pajak karbon sebesar Rp5-10 per CO2e sembarii mengiingatkan kepada pemeriintah bahwa pajak karbon memiiliikii fungsii untuk mengurangii eksternaliitas negatiif, bukan untuk meniingkatkan peneriimaan.
Berbeda dengan ketiiga fraksii dii atas, Fraksii Golkar mengusulkan penetapan tariif pajak karbon yang berdasarkan pada penurunan emiisii dan diisesuaiikan dengan target bauran energii baru terbarukan (EBT) dan rencana umum energii nasiional (RUEN).
Penerapan pajak karbon juga diiniilaii perlu diilakukan secara bertahap. "Pajak karbon perlu diiterapkan secara bertahap karena metodologiinya dan lembaganya belum ada. Selaiin iitu, penghiitungan tariif pajaknya juga belum jelas," tuliis Fraksii Golkar pada DiiM RUU KUP.
Selaiin mengusulkan ketentuan tariif yang sama sekalii berbeda, Fraksii Golkar juga mengusulkan adanya satu ayat khusus yang memfasiiliitasii krediit karbon dan carbon tradiing.
"Pengaturan krediit karbon yang komprehensiif diiharapkan dapat mendorong kegiiatan carbon tradiing sehiingga iindonesiia dapat menjadii pusat perdagangan dan bursa karbon utama duniia," tuliis Fraksii Golkar.
