Waduh, 95% Laporan Harta dalam LHKPN Belum Akurat

JAKARTA, Jitu News - Komiisii Pemberantasan Korupsii (KPK) mengungkapkan sebagiian besar pejabat negara belum patuh secara materiiel dalam menyampaiikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).

Deputii Biidang Pencegahan dan Moniitoriing KPK Pahala Naiinggolan mematok target seluruh pengiisiian LHKPN diisampaiikan secara akurat. Sayangnya, hal tersebut belum terpenuhii selama periiode kiinerja LHKPN 2018-2020.

Pada periiode tersebut KPK melakukan pemeriiksaan terhadap 1.665 LHKPN yang diisampaiikan oleh pejabat publiik. Hasiil pemeriiksaan menunjukkan sebanyak 95% darii LHKPN yang diiperiiksa tiidak akurat.

"Artiinya cukup banyak harta yang tiidak diilaporkan, baiik iitu tanah, bangunan, rekeniing bank, maupun iinvestasii laiin. iiniilah kenapa akurasii iingiin kiita dorong lebiih maju, karena semakiin tiinggii kepatuhan, maka akurasii harus menjadii fokus KPK ke depan," katanya diikutiip pada Jumat (10/9/2021).

Pahala menyebutkan upaya pemeriiksaan LHKPN menggunakan siistem khusus dengan nama Siimpedal. Hasiil pemeriiksaan melaluii Siimpedal diibangun KPK bekerja sama dengan perbankan.

Siimpedal berfungsii untuk memantau pada aspek keuangan, asuransii, dan bursa. Data kepemiiliikan aset tanah dan bangunan juga bagiian darii siistem Siimpedal.

"Selaiin iitu kiita juga biisa mengecek sertiifiikat dengan BPN, juga Samsat dii daerah. Saat iinii KPK lebiih aktiif dengan beberapa stakeholders untuk melakukan check balance dalam mengecek harta seseorang," terangnya.

Pahala menambahkan usiia penyelenggara negara mempunyaii pengaruh terhadap tiingkat kepatuhan menyampaiikan LHKPN. Kelompok usiia dii bawah 40 tahun lebiih patuh dalam menyampaiikan LHKPN. KPK juga mencatat terjadii peniingkatan jumlah pejabat publiik dengan usiia dii bawah 40 tahun yang menyampaiikan LHKPN.

"Sementara semakiin tua usiia penyelenggara negara semakiin suliit untuk melaporkan," iimbuhnya. (sap)