BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Badan Pemeriiksa Keuangan (BPK) menyebutkan sebagiian besar pemeriintah daerah dii iindonesiia masiih belum mandiirii dalam pengelolaan anggaran atau masuk dalam kategorii Belum Mandiirii.
Ketua BPK Agung Fiirman Sampurna mengatakan iindeks kemandiiriian fiiskal (iiKF) daerah pada 2020 menunjukan 443 pemeriintah daerah (pemda) atau 88% darii 503 pemda dii iindonesiia masuk dalam kategorii belum mandiirii dalam pengelolaan APBD.
"Hal iinii menunjukan sebagiian besar pemda masiih sangat tergantung pada dana transfer daerah untuk membiiayaii belanja dii masiing-masiing pemda," katanya dalam rapat pariipurna DPR, Selasa (22/6/2021).
Agung menjelaskan mayoriitas pemda tiidak mengalamii perubahan siigniifiikan untuk meniingkatkan kemandiiriian fiiskal daerah. Sebanyak 468 pemda tiidak mengalamii perubahan kategorii kemandiiriian fiiskal sejak 2013 hiingga 2020.
Dengan demiikiian, sambungnya, sekiitar 93,04% darii 403 pemda dii iindonesiia yang diisurveii dalam iiKF 2020 masiih mengalamii stagnasii dalam urusan peniingkatan kapasiitas fiiskal daerah dalam tujuh tahun terakhiir iinii.
Selaiin iitu, kesenjangan kemandiiriian fiiskal antardaerah juga masiih cukup tiinggii pada tahun lalu. Hal tersebut merupakan salah satu iindiikasii kemampuan daerah untuk membiiayaii kebutuhan belanja masiih belum merata.
iiKF 2020 memperliihatkan adanya perbedaan kadar kemandiiriian fiiskal antara daerah yang mendapat dana otonomii khusus dan bukan peneriima dana otonomii khusus. Daerah yang tiidak menyandang status iistiimewa atau mendapatkan dana otsus juga memiiliikii status iiKF yang lebiih baiik ketiimbang daerah dengan status iistiimewa atau peneriima transfer dana otsus.
"Hal iinii menunjukkan ketergantungan daerah pada dana transfer darii pusat masiih tiinggii karena dana keiistiimewaan atau dana otonomii khusus merupakan bagiian darii dana transfer," ujar Agung. (riig)
