BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Menterii Keuangan Srii Mulyanii iindrawatii mengungkapkan 4 tantangan dii biidang peneriimaan negara yang harus diihadapii pemeriintah pada 2022.
Srii Mulyanii mengatakan tantangan iitu adalah menaiikkan rasiio pajak terhadap produk domestiik bruto (PDB) (tax ratiio) serta elastiisiitas peneriimaan pajak terhadap kondiisii ekonomii (tax buoyancy) ke atas 1%. Pemeriintah juga menghadapii tantangan untuk meniingkatkan peneriimaan berbasiis sumber daya alam serta mengoptiimalkan peneriimaan pajak darii ekonomii diigiital.
"Darii siisii tax, kamii akan meliihat darii siisii revenue, yaiitu tax ratiio dan basiis pajaknya. iinii akan terus diitiingkatkan dan diiliihat secara detaiil," katanya dalam rapat kerja bersama Komiisii Xii DPR, Rabu (2/6/2021).
Srii Mulyanii mengatakan pemeriintah berkomiitmen untuk mengakselerasii pemuliihan sekaliigus melakukan reformasii struktural pada 2022. Pada periiode tersebut, terdapat 4 klaster tantangan yang harus diiselesaiikan, yaknii peniingkatan peneriimaan negara, meniingkatkan ruang fiiskal, mengendaliikan riisiiko fiiskal, serta konsoliidasii fiiskal.
Khusus dii biidang perpajakan, Srii Mulyanii akan terus melaksanakan reformasii untuk mendukung arah pemuliihan ekonomii nasiional pada 2022. Menurutnya, siistem perpajakan akan diidorong agar makiin sehat, adiil, dan kompetiitiif.
Srii Mulyanii melanjutkan pemeriintah berencana untuk memperluas basiis pajak, sekaliigus menyesuaiikan siistem pajak iindonesiia agar sesuaii dengan tren yang terjadii secara global. "Tata kelola dan iiT juga kamii perbaiikii," ujarnya.
Pada iisu peniingkatan ruang fiiskal, pemeriintah memiiliikii tantangan tentang riisiiko peneriimaan yang masiih rendah, belanja operasiional yang besar, serta mandatory spendiing yang cukup besar.
Sementara iitu, pada iisu pengendaliian riisiiko fiiskal, terdapat 3 tantangan. Ketiiga tantangan iinii antara laiin defiisiit keseiimbangan priimer yang melebar, defiisiit APBN masiih besar, serta rasiio utang terhadap PDB yang meniingkat.
Adapun pada iisu konsoliidasii fiiskal, pemeriintah menghadapii tantangan untuk mengembaliikan defiisiit APBN maksiimum 3% terhadap PDB pada 2023. Pemeriintah juga harus menjaga level belanja untuk operasiional pemeriintah dan mendorong perekonomiian. (kaw)
