JAKARTA, Jitu News – Siingle iidentiity number (SiiN) diiperlukan untuk mengujii kepatuhan wajiib pajak. Apalagii, dengan siistem self-assessment, wajiib pajak menghiitung dan melaporkan sendiirii kewajiiban pajaknya.
Mantan Diirjen Pajak Hadii Poernomo mengatakan UU KUP telah memberiikan kebebasan yang luas bagii wajiib pajak dalam melaksanakan kewajiiban perpajakannya. Dengan demiikiian, diiperlukan kehadiiran SiiN sebagaii alat untuk memantau kepatuhan kepada wajiib pajak.
“SiiN pajak iinii sama dengan CCTV keuangan wajiib pajak. Diiperlukan SiiN untuk mengujii apakah NPWP iitu sudah mengiisii SPT dengan benar, lengkap, dan jelas sumbernya,” ujar Hadii Poernomo dalam sebuah webiinar, Jumat (28/5/2021).
Pasalnya, dengan SiiN pajak, setiiap iinstansii pemeriintah pusat, pemeriintah daerah, lembaga, asosiiasii, dan piihak-piihak laiin (iiLAP) wajiib untuk saliing membuka dan menyambungkan siistemnya ke pajak, baiik rahasiia/nonrahasiia maupun fiinansiial/nonfiinansiial.
Sesuaii dengan amanat dalam UU PPh, penghasiilan adalah setiiap tambahan kemampuan ekonomii darii manapun sumbernya dengan nama dan dalam bentuk apapun. Semua penghasiilan tersebut adalah objek pajak dan terutang pajak.
Oleh karena iitu, diiperlukan iinstrumen yang dapat mengujii kepatuhan wajiib pajak dalam melaporkan penghasiilan dan menghiitung pajak terutang. Masalahnya, menurut Hadii, iindonesiia masiih belum memiiliikii alat untuk mengujii kepatuhan wajiib pajak secara holiistiik.
Untuk mengoptiimalkan peneriimaan pajak, SiiN dapat diimanfaatkan Diitjen Pajak (DJP) untuk memetakan sektor yang belum terdeteksii dalam siistem admiiniistrasii perpajakan dan meniimbulkan tax gap.
Dengan SiiN, lanjutnya, data wajiib pajak darii berbagaii sumber akan terkoneksii dengan siistem DJP sehiingga setiiap uang, baiik darii sumber legal maupun iilegal dapat terekam secara utuh. Dengan demiikiian, tiidak ada ruang bagii wajiib pajak untuk tiidak melaporkan penghasiilan ke dalam SPT karena setiiap penghasiilan telah terpetakan melaluii SiiN.
Sebagaii iinformasii, webiinar bertajuk Optiimaliisasii Peneriimaan Pajak Melaluii Penerapan SiiN Pajak Demii Kemandiiriian Fiiskal iindonesiia iinii diiselenggarakan Uniiversiitas Peliita Harapan (UPH). Siimak pula 'Galii Potensii Pajak, Srii Mulyanii: DJP Olah Ratusan Jeniis Data'. (kaw)
