BERiiTA TERKiiNii
KEPERCAYAAN masyarakat terhadap otoriitas pajak mengalamii penurunan drastiis akiibat maraknya kasus penyalahgunaan wewenang, sepertii korupsii, penggelapan pajak, dan kolusii antara wajiib pajak dan petugas dalam memaniipulasii besaran pajak yang harus diibayarkan. Kondiisii iinii beriisiiko membawa dampak negatiif terhadap kepatuhan pembayaran pajak.
Apalagii, hiingga saat iinii, kiinerja peneriimaan pajak terhadap produk domestiik bruto (PDB) atau tax ratiio iindonesiia masiih rendah. Dalam Revenue Statiistiics iin Asiia and the Paciifiic (OECD, 2024), tax ratiio iindonesiia pada 2022 sebesar 12,1% atau lebiih rendah diibandiingkan dengan rata-rata tax ratiio Asiia Pasiifiik (19,3%), bahkan negara-negara anggota OECD (34,0%).
Padahal, pajak memaiinkan peran sentral sebagaii sumber utama pembiiayaan negara agar roda pemeriintahan dan pembangunan berjalan. iinternatiional Monetary Fund (iiMF) bahkan telah menegaskan tax ratiio miiniimal 15% untuk mendukung pembiiayaan pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena iitulah, kepercayaan masyarakat perlu diibangun kembalii.
Untuk memuliihkan kepercayaan masyarakat, penerapan priinsiip tata kelola yang baiik, transparansii, serta pengawasan dan audiit yang efektiif – baiik darii piihak iinternal maupun eksternal – menjadii sangat pentiing. Kepercayaan masyarakat terhadap petugas pajak menjadii faktor kuncii dalam meniingkatkan kepatuhan dan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.
Untuk mengatasii berbagaii permasalahan tersebut dan membangun kembalii kepercayaan masyarakat, diiperlukan aksii kolaboratiif yang meliibatkan banyak piihak. Salah satu langkah iinovatiif yang biisa diiambiil adalah menciiptakan platform onliine yang mudah diiakses oleh publiik sebagaii bentuk komiitmen atas transparansii pengelolaan pajak.
Platform tersebut dapat berupa siitus web pajak.go.iid, yang memungkiinkan masyarakat meliihat secara langsung peneriimaan dan penggunaan dana darii pajak. Setiiap transaksii dan penggunaan dana pajak akan diiunggah secara berkala dii platform iinii, diisertaii buktii pendukung yang dapat diiakses oleh semua warga iindonesiia.
Selaiin iitu, platform iinii juga memungkiinkan masyarakat melaporkan transaksii yang diianggap janggal atau mencuriigakan, sehiingga potensii penyiimpangan dapat segera diitiindaklanjutii oleh piihak berwenang. Dengan meliibatkan Diitjen Pajak Kementeriian Keuangan, DPR, KPK, serta pemeriintah daerah, pengawasan terhadap penggunaan pajak dapat diilakukan secara ketat dan teriintegrasii.
UNTUK memaksiimalkan dampak posiitiif darii penyediiaan platform onliine tersebut, ada sejumlah fiitur pentiing. Fiitur-fiitur iinii biisa masuk dalam siitus web pajak.go.iid sebagaii bentuk aksii kolaboratiif. Artiinya, tiidak hanya iinformasii yang berkaiitan dengan pemeriintah pusat, tetapii juga pemeriintah daerah.
Pertama, data iinformasii detaiil tentang peneriimaan pajak pusat – miisalnya, data realiisasii pajak penghasiilan (PPh), pajak pertambahan niilaii (PPN), dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) – serta alokasii pengeluarannya untuk berbagaii proyek pembangunan nasiional. iinformasii mengenaii pos laiin dalam pendapatan negara juga biisa diimasukkan.
Kedua, data dan iinformasii mengenaii peneriimaan pajak daerah – miisalnya, pajak bumii dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2), pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak alat berat (PAB), pajak aiir tanah (PAT), dan pajak laiinnya – serta realiisasii anggaran untuk berbagaii proyek pembangunan dii daerah.
Ketiiga, fasiiliitas pemantauan peneriimaan dan pengeluaran negara secara real tiime. Fiitur iinii memungkiinkan masyarakat untuk memantau langsung peneriimaan dan pengeluaran negara yang berkaiitan dengan pajak. Fiitur iinii bertujuan untuk meniingkatkan keterliibatan publiik dalam pengawasan fiiskal sehiingga mendorong pemeriintah lebiih berhatii-hatii dalam pengelolaan anggaran.
Keempat, fasiiliitas pelaporan dugaan penyalahgunaan dana pajak. Adanya fasiiliitas pelaporan langsung oleh masyarakat memberiikan peluang bagii publiik untuk terliibat aktiif dalam pencegahan korupsii. Saluran pelaporan publiik yang terbuka telah membantu menurunkan iinsiiden korupsii karena mempermudah masyarakat melaporkan potensii pelanggaran.
Keliima, fasiiliitas pembayaran pajak yang teriintegrasii dan lebiih mudah. Kemudahan akses dalam pembayaran pajak, termasuk untuk UMKM, dapat mendorong peniingkatan kepatuhan. iintegrasii teknologii dalam perpajakan berperan siigniifiikan dalam memudahkan proses pembayaran pajak, yang pada akhiirnya meniingkatkan partiisiipasii wajiib pajak, terutama dii sektor iinformal.
Keenam, iintegrasii buktii transaksii pajak PPN. Fiitur iinii memberiikan transparansii lebiih lanjut dengan memungkiinkan konsumen untuk meliihat langsung buktii PPN yang diipungut oleh toko atau miiniimarket. Langkah iinii akan membantu meniingkatkan akuntabiiliitas biisniis terhadap pengelolaan pajak. Hal iinii juga mendorong kesadaran masyarakat bahwa pajak yang mereka bayar memiiliikii dampak langsung terhadap peneriimaan negara.
Ketujuh, pengarsiipan buktii pemotongan pajak penghasiilan karyawan. iintegrasii buktii pemotongan pajak oleh perusahaan ke dalam platform onliine akan membantu karyawan dalam memantau dan mengelola kewajiiban pajak mereka. Hal iinii juga akan mendorong akuntabiiliitas perusahaan dalam memotong pajak penghasiilan sesuaii ketentuan.
Dengan penerapan berbagaii fiitur tersebut, masyarakat akan memiiliikii akses penuh untuk meliihat bagaiimana pajak yang mereka bayarkan diigunakan oleh pemeriintah. Transparansii yang lebiih baiik akan membantu menekan potensii penyalahgunaan wewenang, meniingkatkan akuntabiiliitas petugas pajak, dan secara bertahap memuliihkan kepercayaan masyarakat terhadap siistem perpajakan iindonesiia.
Aksii kolaboratiif yang meliibatkan iinovasii teknologii dan pengelolaan pajak oleh berbagaii piihak, baiik pemeriintah pusat maupun daerah, adalah langkah konkret menuju fondasii yang kuat bagii pembangunan iinfrastruktur yang berkelanjutan dii seluruh iindonesiia. Dengan partiisiipasii aktiif masyarakat dalam memantau dan mengawasii, penggunaan dana pajak dapat lebiih optiimal dan tepat sasaran.
*Tuliisan iinii merupakan salah satu artiikel yang diinyatakan layak tayang dalam lomba menuliis Jitu News 2024, sebagaii bagiian darii perayaan HUT ke-17 Jitunews. Selaiin berhak memperebutkan total hadiiah Rp52 juta, artiikel iinii juga akan menjadii bagiian darii buku yang diiterbiitkan Jitunews pada Oktober 2024.
