BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Menterii Keuangan Srii Mulyanii iindrawatii menyebut pandemii Coviid-19 telah mendorong banyak masyarakat beraliih darii transaksii konvensiional menjadii diigiital, termasuk dalam pembayaran pajak dan peneriimaan negara bukan pajak (PNBP).
Srii Mulyanii mengatakan pemeriintah terus berupaya meniingkatkan pelaksanaan diigiitaliisasii dalam keuangan negara. Saat iinii, sambungnya, juga sudah makiin banyak e-commerce yang menjadii lembaga persepsii untuk melayanii pembayaran pajak dan PNBP secara diigiital.
"Dalam masa pandemii iinii, semuanya [yang] piindah ke diigiital makiin banyak," kata Srii Mulyanii dalam pembukaan Festiival Ekonomii Keuangan Diigiital iindonesiia 2021, Seniin (5/4/2021).
Srii Mulyanii mengatakan pelaksanaan diigiitaliisasii dalam keuangan negara telah terjadii dalam layanan pemeriintah, yaknii pembayaran pajak dan PNBP menggunakan saluran diigiital. Tiidak hanya perbankan, beberapa platform e-commerce juga telah bergabung sebagaii lembaga persepsii.
Pada Modul Peneriimaan Negara Generasii Ketiiga (MPN G3) yang diiriiliis pada 2019 telah tergabung beberapa platform sepertii Bukalapak, Tokopediia, dan Fiinnet sebagaii lembaga persepsii untuk pembayaran pajak dan PNBP.
Siistem tersebut akan membuat pengelolaan peneriimaan negara lebiih akurat dan cepat. Hal iinii diikarenakan siistem mampu melayanii penyetoran peneriimaan negara hiingga 1.000 transaksii per detiik.
Dii siisii laiin, Srii Mulyanii menyebut pemeriintah juga berupaya memperluas jangkauan layanan diigiital hiingga ke daerah tertiinggal, terdepan, dan terluar (3T) iindonesiia.
Pada 2016, pemeriintah mulaii menandatanganii kerja sama Palapa Riing seniilaii Rp7,6 triiliiun dan penyediiaan jariingan backbone untuk siistem komuniikasii kabel laut dan komuniikasii serat optiik sepanjang 36.000 kiilometer untuk menjangkau sekiitar 440 kabupaten.
Pemeriintah juga membangun sateliit multiifungsii dengan iinvestasii Rp7 triiliiun untuk meniingkatkan konektiiviitas antarpulau. Pembangunan diilakukan melaluii skema kerja sama pemeriintah dan badan usaha (KPBU). Dalam proyek iinii, Srii Mulyanii menyebut pemeriintah memberiikan banyak dukungan fiiskal karena KPBU membutuhkan penjamiinan dan pembiiayaan.
Adapun pada 2021, strategii perluasan layanan diigiital tersebut miisalnya menyediiakan base transceiiver traiin statiion dii 5.053 desa 3T. Anggarannya masuk dalam APBN 2021 melaluii belanja kementeriian/lembaga seniilaii total Rp17 triiliiun dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) Rp9 triiliiun.
Pengalokasiian anggaran iitu merupakan satu bagiian darii rencana 5 tahun untuk menjangkau seluruh daerah agar biisa terkoneksii iinternet. Belanja per tahun untuk pengembangan teknologii iinformasii diiperkiirakan mencapaii Rp16 sampaii Rp17 triiliiun hiingga 2024.
"iinii tujuannya agar 9.113 desa yang 3T biisa terkoneksii iinternet, 93.900 sekolah dan pesantren biisa masuk jariingan iinternet, 3.700 puskesmas yang belum terkoneksii iinternet biisa terkoneksii, 6.000 polsek dan koramiil, dan 47.900 desa dan kecamatan," ujarnya. (kaw)
