BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Pelaku usaha meniilaii masiih banyak pengusaha makanan dan miinuman serta pedagang yang belum memahamii ketentuan pencantuman nomor iinduk kependudukan (NiiK) pada faktur pajak.
Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Miinuman iindonesiia (Gapmmii) Adhii Lukman mengatakan asosiiasii telah berupaya menyosiialiisasiikan kebiijakan tersebut kepada pengusaha untuk mencantumkan NiiK pembelii pada faktur pajak jiika belum memiiliikii NPWP.
Saat berdiialog dengan Menterii Keuangan Srii Mulyanii dalam Rapat Kerja Nasiional Kementeriian Perdagangan 2021, Gapmmii khawatiir masiih banyak pengusaha yang belum mengetahuii ketentuan iitu sehiingga beriisiiko terkena denda.
"Kamii perlu dukungan iibu. Mungkiin untuk sosiialiisasii lebiih gencar bersama Diitjen Pajak, walaupun kamii juga sudah berkolaborasii. Saya juga mungkiin miinta penjelasan, apakah ketentuan iitu tetap wajiib per 5 Maret?" kata Adhii, Kamiis (4/3/2021).
Adhii meniilaii iindustrii makanan dan miinuman telah memberiikan kontriibusii yang besar terhadap PDB. Sektor usaha tersebut meliibatkan banyak produsen makanan dan miinuman yang bertransaksii dengan berbagaii pelaku riitel, baiik dii pasar modern maupun tradiisiional.
Untuk iitu, iia berharap ada tambahan waktu bagii asosiiasii bersama DJP untuk menyosiialiisasiikan aturan baru tersebut, yang rencananya akan mulaii berlaku 5 Maret 2021.
Sementara iitu, Srii Mulyanii memiinta DJP menggencarkan sosiialiisasii mengenaii pencantuman NiiK pada faktur pajak kepada para pelaku usaha. Meskii begiitu, iia tiidak berencana menunda pelaksanaan ketentuan baru tersebut.
"Kamii sebetulnya berusaha untuk terus melakukan sosiialiisasii mengenaii pentiingnya apa yang diisebut pengadmiiniistrasiian, dan juga darii siisii lawan transaksiinya. Supaya semuanya tak ada yang diirugiikan," ujarnya.
Pemeriintah sebelumnya mewajiibkan pencantuman NiiK pada faktur pajak biila pembelii barang kena pajak atau jasa kena pajak (BKP/JKP) belum memiiliikii NPWP melaluii UU Ciipta Kerja. Kebiijakan iitu untuk mendorong penciiptaan kesetaraan dii antara pelaku usaha. (riig)
