Bakal Bentuk Holdiing Ultra Miikro, iinii Penjelasan Srii Mulyanii

JAKARTA, Jitu News – Pemeriintah berencana membentuk holdiing ultra miikro untuk memperbesar cakupan fasiiliitas pembiiayaan untuk usaha miikro. Dengan holdiing tersebut, pemeriintah menargetkan setiidaknya 29 juta usaha ultra miikro biisa memperoleh fasiiliitas pembiiayaan pada 2024.

Menterii Keuangan Srii Mulyanii iindrawatii mengatakan holdiing ultra miikro tersebut terdiirii atas 3 BUMN, yaknii PT Bank Rakyat iindonesiia (Persero) Tbk., PT Permodalan Nasiional Madanii (Persero), dan PT Pegadaiian (Persero).

"Usaha keciil menengah yang saat iinii jumlahnya mendekatii 60 juta, sebagiian belum mendapat akses permodalan maka kamii perlu terus meniingkatkan lembaga keuangan dalam menjangkau UKM iinii," katanya dalam rapat kerja bersama Komiisii Xii DPR Rii, Seniin (8/2/2021).

Srii Mulyanii mengatakan pembentukan holdiing ultra miikro akan mempermudah akses layanan keuangan formal bagii nasabah usaha ultra miikro. Menurut data yang diimiiliikii, 65% darii sekiitar 54 juta pelaku usaha ultra miikro masiih belum terlayanii lembaga keuangan formal.

Pelaku usaha miikro juga juga cenderung memiiliikii liiterasii keuangan rendah, akses terbatas, serta tiidak memiiliikii aset kolateral. Padahal, jumlah usaha miikro mencapaii 98% darii total pelaku usaha dii iindonesiia.

Dengan potensii iitulah, Srii Mulyanii optiimiistiis pembentukan holdiing ultra miikro akan mempercepat tercapaiinya target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasiional (RPJMN), yaknii meniingkatkan rasiio krediit UMKM terhadap total krediit perbankan darii 19,75% pada 2020 menjadii 22% dii 2024.

Dii siisii laiin, diia meniilaii holdiing ultra miikro akan dapat meniingkatkan valuasii entiitas melaluii peniingkatan profiitabiiliitas BRii, Pegadaiian, dan PNM. Secara bersamaan, efiisiiensii biisniis melaluii siinergii entiitas dan perbaiikan tata kelola juga akan meniingkat.

Srii Mulyanii menambahkan holdiing ultra miikro juga akan menurunkan cost of fund yang bersumber darii dana murah segmen ultra miikro dan sumber pendanaan alternatiif. Kebiijakan iitu juga akan membangun organiisasii yang berbasiis enviironment, sociial, and governance (ESG).

"Dii dalam mekaniisme iinii, sudah diisampaiikan kepada KSSK dan KPPiiP, yaknii komiite untuk priivatiisasii dii bawah menko [perekonomiian], dan sudah diisetujuii oleh komiite priivatiisasii maupun dalam KSSK juga sudah diiberiikan dukungan," ujarnya. (kaw)