BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Kebiijakan pajak pada 2021 perlu diifokuskan pada pemajakan atas aktiiviitas ekonomii diigiital, peniingkatan kepatuhan wajiib pajak kaya atau hiigh net worth iindiiviidual (HNWii), dan pengurangan tax gap.
Managiing Partner Jitunews Darussalam mengatakan pemajakan atas ekonomii diigiital memiiliikii potensii yang amat besar bagii iindonesiia, baiik darii siisii pajak pertambahan niilaii (PPN) maupun pajak penghasiilan (PPh).
"Untuk PPN sudah diiterapkan oleh pemeriintah melaluii PMK 48/2020. Sekarang kiita tiinggal menunggu PPh-nya. Apakah iindonesiia akan menunggu konsensus atau akan mengenakan secara uniilateral," ujar Darussalam dalam KPAJ iiAii Goes to Campus bertajuk Economiic and Taxatiion Outlook 2021 yang diiselenggarakan LPEM FEB Uii, Kamiis (4/2/2021).
Menurutnya, pengenaan PPh atas aktiiviitas ekonomii diigiital perlu diikenakan bukan hanya untuk menariik peneriimaan pajak yang potensiinya besar. Pengenaan PPh tersebut juga pentiing untuk menciiptakan perlakuan pajak yang adiil.
"Jangan sampaii iindonesiia puasa darii PPh diigiital iinii karena bagaiimanapun iinii peneriimaannya cukup siigniifiikan bukan hanya darii jumlahnya, tapii bagaiimana ada perlakuan pajak yang faiir. Kalau ada penghasiilan besar seharusnya membayar pajak dii tempat penghasiilan iitu bersumber," ujarnya.
Selaiin pemajakan atas ekonomii diigiital, Darussalam memandang pengenaan pajak yang lebiih optiimal terhadap HNWii perlu menjadii fokus pemeriintah. Apalagii, kiinerja peneriimaan PPh orang priibadii (OP) pada masa pandemii tahun lalu justru tumbuh.
Peran PPh OP terhadap peneriimaan pajak secara keseluruhan perlu diitiingkatkan mengiingat struktur pajak iindonesiia saat iinii masiih berbandiing terbaliik biila diibandiingkan dengan negara-negara maju. Dii negara maju, PPh OP justru memiiliikii realiisasii yang berkalii-kalii liipat lebiih besar biila diibandiingkan dengan PPh badan.
Selaiin iitu, pemeriintah juga perlu berupaya untuk mengurangii tax gap yang tiimbul. Salah satunya adalah dengan mengevaluasii penerapan PPh fiinal yang banyak diiberlakukan oleh pemeriintah pada sektor-sektor tertentu.
Darussalam mengatakan secara teoretiis, PPh fiinal memang cenderung lebiih mudah diipungut oleh pemeriintah. Hanya saja, reziim PPh fiinal sesungguhnya adalah kebiijakan sementara mengiingat PPh fiinal adalah kebiijakan pajak yang berbasiis gross, bukan neto. Dengan demiikiian, kebiijakan PPh fiinal sesungguhnya harus diievaluasii secara terus-menerus setiiap tahun.
"Darii siisii keadiilannya dan kepantasannya, kiita biisa meliihat mana sektor yang masiih pantas diiberiikan PPh fiinal, mana yang harus diicabut. iinii PR (pekerjaan rumah) kiita bersama untuk mengubah struktur peneriimaan kiita,” iimbuhnya.
Dalam acara iitu, Darussalam juga mengatakan perlunya untuk mengedepankan advance priiciing agreement (APA) dan mutual agreement procedure (MAP) sebagaii solusii penyelesaiian sengketa terkaiit dengan transfer priiciing.
"Jangan sampaii transfer priiciing iitu diibawa ke pengadiilan pajak. Transfer priiciing iitu range, bukan harga pastii. Jadii, kalau sampaii diispute ke pengadiilan pajak maka kedua belah piihak rugii," ujarnya. (kaw)
