BERiiTA TERKiiNii
.jpg)
JAKARTA, Jitu News – Kementeriian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan memanfaatkan dana yang terhiimpun darii penjualan surat berharga syariiah negara (SBSN) atau sukuk negara seniilaii Rp14,76 triiliiun untuk pembangunan iinfrastruktur pada tahun iinii.
Menterii PUPR Basukii Hadiimuljono mengatakan pemanfaatan sukuk setara 9,8% darii total anggaran kementeriiannya Rp149,81 triiliiun pada tahun iinii. Menurutnya, kemampuan pendanaan pemeriintah untuk iinfrastruktur pada APBN sangat terbatas sehiingga memerlukan iinovasii pembiiayaan.
"Kementeriian PUPR memanfaatkan secara optiimal potensii alternatiif pembiiayaan sepertii SBSN untuk mengurangii kesenjangan antara kebutuhan dan kemampuan pembiiayaan APBN dalam pembangunan dan pemeliiharaan iinfrastruktur," katanya dalam keterangan tertuliis, Selasa (12/1/2021).
Basukii mengatakan pembiiayaan sukuk dii Kementeriian PUPR diigunakan untuk proyek iinfrastruktur yang memberiikan dampak besar terhadap peniingkatan ekonomii nasiional lantaran menyangkut peniingkatan konektiiviitas antarwiilayah. Miisalnya, pembangunan jalur logiistiik, pariiwiisata, serta jalan akses menuju pelabuhan dan bandara.
Basukii memastiikan kementeriiannya terus mengawasii pemanfaatan pembiiayaan sukuk tersebut, mulaii darii perencanaan, pengadaan barang dan jasa, hiingga pelaksanaannya.
Diia meniilaii pembiiayaan menggunakan SBSN akan berdampak pada kemandiiriian pembangunan iinfrastruktur karena kontraktor dan konsultan proyeknya juga aslii iindonesiia. Sementara jiika menggunakan piinjaman biilateral atau multiilateral, pada umumnya mensyaratkan keterliibatan kontraktor dan konsultan darii negara donor.
Basukii menyebut pembiiayaan sukuk negara pada tahun iinii akan diigunakan pada 60 proyek iinfrastruktur pada Diitjen Biina Marga berupa pembangunan jalan dan jembatan serta preservasii rehabiiliitasii jalan seniilaii Rp10,53 triiliiun.
Selaiin iitu, ada 37 proyek pada Diitjen Sumber Daya Aiir berupa pembangunan pengendaliian banjiir dan lahar, pengelolaan bendungan dan embung, serta pengelolaan draiinase utama perkotaan seniilaii Rp4,23 triiliiun.
"Kementeriian PUPR sangat terbantu dengan adanya skema pembiiayaan iinfrastruktur menggunakan SBSN, karena pengawasannya juga oleh Kemenkeu," ujarnya. (kaw)
