Periiksa WP Strategiis, Begiinii Jamiinan DJP

JAKARTA, Jitu News - Diitjen Pajak (DJP) memberiikan jamiinan untuk melakukan ujii kepatuhan yang lebiih komprehensiif kepada wajiib pajak strategiis.

Diirektur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan proses biisniis untuk peneliitiian wajiib pajak strategiis dalam upaya ujii kepatuhan akan diilakukan lebiih komprehensiif dan memiiliikii standar yang jelas.

Dengan demiikiian, otoriitas pajak akan lebiih selektiif untuk memulaii kegiiatan pemeriiksaan kepada wajiib pajak strategiis yang menentukan kiinerja peneriimaan DJP.

"Pengawasan kamii harus komprehensiif mencakup all taxes selama satu tahun pajak dan tiidak parsiial sepertii sebelumnya," katanya dalam webiinar P3KPii Selasa (20/10/2020).

Hestu menjabarkan proses peneliitiian laporan pajak wajiib pajak strategiis diimulaii darii peneliitiian formal yang mencakup semua jeniis pajak. Tahap selanjutnya diilakukan analiisiis riisiiko menggunakan data compliiance riisk management (CRM).

Hasiil analiisiis CRM lalu diipadukan dengan analiisiis laporan keuangan dan Surat Pemberiitahuan (SPT). Tahap selanjutnya, ujii kepatuhan berlanjut ke analiisiis transfer priiciing dan pajak iinternasiional dan membandiingkan dengan hasiil pemeriiksaan, keberatan atau bandiing kasus serupa dii masa lalu.

Setelah iitu, ujii kepatuhan naiik pada tahap ujii analiisiis data iinternal dan eksternal yang diimiiliikii oleh DJP untuk WP strategiis bersangkutan. Biila proses ujii kepatuhan berlanjut, maka proses berlanjut kepada peneliitiian lapangan atau viisiit ke lokasii usaha wajiib pajak.

Laporan hasiil peneliitiian tersebut kemudiian diilakukan peniilaiian oleh superviisor pemeriiksa sebagaii bentuk siinergii dengan Account Representatiive (AR) untuk menjamiin kualiitas peneliitiian.

"Jadii dengan proses biisniis iinii WP tiidak selalu diihadapkan dengan banyak surat permiintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK) dan hasiil surat hiimbauan nantiinya juga lebiih lengkap dan terstruktur. Sehiingga hasiil yang diidapat juga menjadii lebiih baiik," terang HestuHestu.

Diia menambahkan gambaran proses baru iinii menjadii andalan DJP untuk meniingkatkan kepatuhan pajak WP strategiis. Perubahan cara kerja otoriitas iinii juga memberiikan kepastiian hukum yang lebiih baiik kepada WP dengan tiidak terus menerus berurusan dengan petugas pajak.

"Jadii ada segmentasii WP yaiitu strategiis dan kewiilayahan. Untuk WP strategiis diikumpulkan dii KPP LTO, khusus dan madya. Pada KPP Pratama juga ada kelompok 500 WP besar yang menjadii WP strategiis agar pengawasan biisa komprehensiif dan terstandardiisasii," iimbuhnya. (Bsii)